NEWSREAL, JAKARTA– Komisi II DPR RI membuka peluang revisi terhadap Undang-Undang Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menyusul polemik pengalihan administrasi empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke wilayah Sumut.
Keempat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil) kini tercatat dalam wilayah administrasi Sumatera Utara.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda menyatakan, pihaknya akan menunggu hasil kajian ulang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan batas wilayah kedua provinsi. Ia menegaskan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekeliruan, maka revisi UU akan dipertimbangkan.
“Komisi II DPR akan memanggil Mendagri dan para kepala daerah terkait. Bila perlu, kami akan revisi UU Pemerintahan Aceh dan Sumut agar posisi hukum keempat pulau tersebut dapat dipastikan secara jelas,” kata Rifqi saat dikonfirmasi, Jumat (13/6).
Saat ini, Komisi II masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri bersama Tim Rupa Bumi, yang sebelumnya menetapkan batas wilayah pada 2008–2009. Tim ini terdiri dari gabungan 10 kementerian dan lembaga.
Rifqi juga meminta Kemendagri melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah daerah terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten — dalam hal ini Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah.
“Tim tersebut akan dipanggil kembali untuk mengkaji ulang secara objektif hasil temuan mereka di masa lalu,” jelasnya.
Politisi Partai Nasdem itu juga menekankan pentingnya kejelasan status kepemilikan keempat pulau, termasuk dari sisi pembangunan dan kependudukan. “Status masyarakat di empat pulau itu juga harus jelas. Ini akan menjadi fokus pembahasan kami dalam waktu dekat,” tambahnya.
Tuai Kritik
Sebelumnya, keputusan Mendagri Tito Karnavian yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil masuk ke administrasi Sumut menuai kritik tajam, terutama dari legislator dan tokoh Aceh.
Penolakan keras juga datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang meminta pemerintah pusat tidak menambah konflik di wilayah yang masih dalam proses pemulihan pasca-konflik.
Wakil Mendagri Bima Arya menyampaikan bahwa kajian ulang akan dilakukan langsung oleh Mendagri selaku Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi, pada Selasa, 17 Juni 2025 mendatang.
“Persoalan ini kami tangani secara serius. Kajian ulang komprehensif akan dilakukan untuk memastikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Jumat, (13/6). (tb)
Kunjungi Indonesia, Presiden Jerman Dipameri Kerukunan Umat Beragama
JAKARTA,NEWSREAL.id — Indonesia menampilkan salah satu praktik baik kerukunan antar umat beragama kepada Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Negara Elke Büdenbender saat...
Modernisasi Stasiun Gambir dan Penanganan Perlintasan Sebidang Fokus PT KAI
JAKARTA, NEWSREAL.id – Pengembangan sektor perkeretaapian nasional, mulai dari modernisasi stasiun hingga peningkatan keselamatan perjalanan kereta api disorot. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian itu saat...
Harga BBM Subsidi tidak Naik, Ini Penjelasan Pertamina
JAKARTA, NEWSREAL.id – Harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Baca Juga Kebakaran Tangki Kilang Pertamina Cilacap, Berikut Faktanya Pimpinan PT Pertamina...
Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM
JAKARTA,NEWSREAL.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan...
Pembangunan Giant Sea Wall-Pelabuhan, Pemerintah RI Gaet Rusia
JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah RI mengkampanyekan pembangunan Giant Sea Wall yang menjadi salah satu agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia juga...
Staf Khusus Menag RI di Vesak Festival 2026: Doakan Presiden Prabowo Jaga Perdamaian dan Kerukunan Bangsa
JAKARTA,NEWSREAL.id— Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young...
Cetak Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan sebagai Kepala KUA
JAKARTA,NEWSREAL.id– Baru-baru ini sejarah dicatat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian yang dipimpin Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA baru saja mengangkat belasan pejabatnya ke...
Pelaksanaan Program MBG, Presiden Prabowo : Tekankan Integritas dan Akuntabilitas
BOGOR, NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan...
Pimpinan BGN Diganti, Ketum G-Nesia : Program MBG Butuh Sentuhan Pemimpin Perempuan
SOLO,NEWSREAL.id – Lonceng pertanda bersih-bersih di institusi Badan Gizi Nasional (BGN) sudah dibunyikan Presiden Prabowo Subianto melalui pengumuman yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi...
Presiden Prabowo Benahi BGN, Ketua dan Wakil Ketua Dicopot
JAKARTA,NEWSREAL.id- Presiden Prabowo Subianto membenahi Badan Gizi Nasional. Ketua dan Wakil Ketua BGN copot dan digantikan yang baru. “Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian...
Kunjungan Presiden ke Luar Negeri Dikritik, Seskab Teddy : Terpenting Hasil Konkretnya
JAKARTA,NEWSREAL.id – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya pasang badan guna menangkis serang dari berbagai pihak terkait kunjungan Kepala Negara Bersama rombongan ke luar negeri....
12 Kloter Diberangkatkan ke Tanah Air, Kemenhaj : Zamzam sudah Disiapkan”
JAKARTA,NEWSREAL.id — Awal Juni 2026 mulai memasuki fase kepulangan gelombang pertama jamaah haji ke Tanah Air. Pemulangan dilakukan secara berjenjang melalui Bandara Internasional King Abdul...
