NEWSREAL, JAKARTA– Komisi II DPR RI membuka peluang revisi terhadap Undang-Undang Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menyusul polemik pengalihan administrasi empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke wilayah Sumut.
Keempat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil) kini tercatat dalam wilayah administrasi Sumatera Utara.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda menyatakan, pihaknya akan menunggu hasil kajian ulang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan batas wilayah kedua provinsi. Ia menegaskan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekeliruan, maka revisi UU akan dipertimbangkan.
“Komisi II DPR akan memanggil Mendagri dan para kepala daerah terkait. Bila perlu, kami akan revisi UU Pemerintahan Aceh dan Sumut agar posisi hukum keempat pulau tersebut dapat dipastikan secara jelas,” kata Rifqi saat dikonfirmasi, Jumat (13/6).
Saat ini, Komisi II masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri bersama Tim Rupa Bumi, yang sebelumnya menetapkan batas wilayah pada 2008–2009. Tim ini terdiri dari gabungan 10 kementerian dan lembaga.
Rifqi juga meminta Kemendagri melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah daerah terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten — dalam hal ini Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah.
“Tim tersebut akan dipanggil kembali untuk mengkaji ulang secara objektif hasil temuan mereka di masa lalu,” jelasnya.
Politisi Partai Nasdem itu juga menekankan pentingnya kejelasan status kepemilikan keempat pulau, termasuk dari sisi pembangunan dan kependudukan. “Status masyarakat di empat pulau itu juga harus jelas. Ini akan menjadi fokus pembahasan kami dalam waktu dekat,” tambahnya.
Tuai Kritik
Sebelumnya, keputusan Mendagri Tito Karnavian yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil masuk ke administrasi Sumut menuai kritik tajam, terutama dari legislator dan tokoh Aceh.
Penolakan keras juga datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang meminta pemerintah pusat tidak menambah konflik di wilayah yang masih dalam proses pemulihan pasca-konflik.
Wakil Mendagri Bima Arya menyampaikan bahwa kajian ulang akan dilakukan langsung oleh Mendagri selaku Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi, pada Selasa, 17 Juni 2025 mendatang.
“Persoalan ini kami tangani secara serius. Kajian ulang komprehensif akan dilakukan untuk memastikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Jumat, (13/6). (tb)
Pemerintah Gencarkan Gerakan Indonesia ASRI, Bedah Rumah Masyarakat TLDH
BOGOR,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang tidak mempunyai rumah layak huni. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten...
1.000 Perwira TNI-Polri Dikerahkan Atasi Karhutla Sumatera
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Sebanyak 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan bersama jajaran di daerah untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi...
Kemenkes Kirim 314 Nakes-logistik ke Respons Dampak Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID-Sebanyak 314 tenaga medis/tenaga kesehatan dan ratusan ribu logistik kesehatan ke tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pengiriman ini dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk...
Presiden Prabowo Masuk Hutan Cek Lokasi Kebakaran di Limbung Kalbar
PONTIANAK,NEWSREAL.ID – Selepas melaksanakan rapat singkat di Posko Karhutla Pontianak, Presiden Prabowo Subianto bergegas melanjutkan agenda untuk mengecek langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di...
Presiden Prabowo Terbang ke Kalimantan Pimpin Langsung Penanganan Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Kepala Negara akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus...
Kapolda NTT dan Ketua Bhayangkari Hadirkan Kepedulian di Tengah Pengungsi Gempa di Gelora Samador Maumere
MAUMERE,NEWSREAL.ID — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan jajaran Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Ketua...
100 Penyandang Disabilitas Semringah Masuk Istana Agung, Foto Bareng Tamu Penting dan Lihat Museum
YOGYAKARTA,Newsreal.id-Sebanyak 100-an siswa beserta pendamping dari sekolah luar biasa (SLB) di wilayah Yogyakarta tak melewatkan kesempatan langka masuk Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Rabu...
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
