NEWSREAL, JAKARTA– Komisi II DPR RI membuka peluang revisi terhadap Undang-Undang Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menyusul polemik pengalihan administrasi empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke wilayah Sumut.
Keempat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil) kini tercatat dalam wilayah administrasi Sumatera Utara.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda menyatakan, pihaknya akan menunggu hasil kajian ulang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan batas wilayah kedua provinsi. Ia menegaskan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekeliruan, maka revisi UU akan dipertimbangkan.
“Komisi II DPR akan memanggil Mendagri dan para kepala daerah terkait. Bila perlu, kami akan revisi UU Pemerintahan Aceh dan Sumut agar posisi hukum keempat pulau tersebut dapat dipastikan secara jelas,” kata Rifqi saat dikonfirmasi, Jumat (13/6).
Saat ini, Komisi II masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri bersama Tim Rupa Bumi, yang sebelumnya menetapkan batas wilayah pada 2008–2009. Tim ini terdiri dari gabungan 10 kementerian dan lembaga.
Rifqi juga meminta Kemendagri melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah daerah terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten — dalam hal ini Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah.
“Tim tersebut akan dipanggil kembali untuk mengkaji ulang secara objektif hasil temuan mereka di masa lalu,” jelasnya.
Politisi Partai Nasdem itu juga menekankan pentingnya kejelasan status kepemilikan keempat pulau, termasuk dari sisi pembangunan dan kependudukan. “Status masyarakat di empat pulau itu juga harus jelas. Ini akan menjadi fokus pembahasan kami dalam waktu dekat,” tambahnya.
Tuai Kritik
Sebelumnya, keputusan Mendagri Tito Karnavian yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil masuk ke administrasi Sumut menuai kritik tajam, terutama dari legislator dan tokoh Aceh.
Penolakan keras juga datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang meminta pemerintah pusat tidak menambah konflik di wilayah yang masih dalam proses pemulihan pasca-konflik.
Wakil Mendagri Bima Arya menyampaikan bahwa kajian ulang akan dilakukan langsung oleh Mendagri selaku Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi, pada Selasa, 17 Juni 2025 mendatang.
“Persoalan ini kami tangani secara serius. Kajian ulang komprehensif akan dilakukan untuk memastikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Jumat, (13/6). (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
