DPR Buka Peluang Revisi UU Aceh dan Sumut

NEWSREAL, JAKARTA– Komisi II DPR RI membuka peluang revisi terhadap Undang-Undang Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menyusul polemik pengalihan administrasi empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke wilayah Sumut.

Keempat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil) kini tercatat dalam wilayah administrasi Sumatera Utara.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda menyatakan, pihaknya akan menunggu hasil kajian ulang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan batas wilayah kedua provinsi. Ia menegaskan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekeliruan, maka revisi UU akan dipertimbangkan.

“Komisi II DPR akan memanggil Mendagri dan para kepala daerah terkait. Bila perlu, kami akan revisi UU Pemerintahan Aceh dan Sumut agar posisi hukum keempat pulau tersebut dapat dipastikan secara jelas,” kata Rifqi saat dikonfirmasi, Jumat (13/6).

Saat ini, Komisi II masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri bersama Tim Rupa Bumi, yang sebelumnya menetapkan batas wilayah pada 2008–2009. Tim ini terdiri dari gabungan 10 kementerian dan lembaga.

Rifqi juga meminta Kemendagri melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah daerah terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten — dalam hal ini Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah.

“Tim tersebut akan dipanggil kembali untuk mengkaji ulang secara objektif hasil temuan mereka di masa lalu,” jelasnya.

Politisi Partai Nasdem itu juga menekankan pentingnya kejelasan status kepemilikan keempat pulau, termasuk dari sisi pembangunan dan kependudukan. “Status masyarakat di empat pulau itu juga harus jelas. Ini akan menjadi fokus pembahasan kami dalam waktu dekat,” tambahnya.

Tuai Kritik

Sebelumnya, keputusan Mendagri Tito Karnavian yang menetapkan empat pulau di Aceh Singkil masuk ke administrasi Sumut menuai kritik tajam, terutama dari legislator dan tokoh Aceh.

Penolakan keras juga datang dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang meminta pemerintah pusat tidak menambah konflik di wilayah yang masih dalam proses pemulihan pasca-konflik.

Wakil Mendagri Bima Arya menyampaikan bahwa kajian ulang akan dilakukan langsung oleh Mendagri selaku Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi, pada Selasa, 17 Juni 2025 mendatang.

“Persoalan ini kami tangani secara serius. Kajian ulang komprehensif akan dilakukan untuk memastikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Jumat, (13/6). (tb)