DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

NEWSREAL.ID, PATI- DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Hal ini menindaklanjuti kericuhan yang terjadi pada aksi demo Bupati Pati.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Rabu, (13/8) pukul 13.00 WIB, perwakilan massa berhasil menduduki gedung DPRD. Akhirnya DPRD Pati sepakat untuk mengusulkan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati.

Ketua Fraksi PKS, Narso, mengatakan ada alasan mengajukan pemakzulan. Seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran “Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” kata Narso.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto, juga mengatakan hal sama. “Hak angket untuk Bupati karena telah sudah melanggar janji sumpah dari Bupati Pati. Dan muncul kegaduhan di Pati. Hak angket segera terpenuhi,” jelasnya.

Dari Fraksi Gerindra, Yeti menyarankan hak angket untuk memastikan pemerintah transparan untuk berjalan yang kondusif di Pati Bumi Mina Tani.

Timbulkan Kegaduhan

Fraksi PKB Mahdun juga melihat bahwa Bupati tidak berpihak kepada masyarakat. “Proses penetapan terkait kenaikan pajak PBB yang dilakukan, meskipun dibatalkan, efek menimbulkan kegaduhan saat ini,” dia menjelaskan. “Sehingga pemerintahan dapat berhati-hati melakukan kebijakan,” lanjut dia.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. “Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” jelasnya. (ct)

Kronologi Gejolak Politik di Pati

1. Awal Polemik – Pengisian Jabatan Direktur RSUD Soewondo
Gejolak mulai mencuat ketika Bupati Pati Sudewo mengambil keputusan terkait pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo. Sejumlah anggota DPRD menilai prosesnya tidak transparan dan sarat polemik.

2. Kebijakan Pergeseran Anggaran 2025
Ketegangan makin memanas setelah adanya pergeseran anggaran tahun 2025. Beberapa fraksi DPRD menganggap langkah ini dilakukan tanpa koordinasi yang memadai, sehingga menimbulkan kecurigaan.

3. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bupati Sudewo sempat menetapkan kenaikan tarif PBB. Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, dampaknya sudah telanjur memicu kegaduhan di masyarakat dan menambah daftar ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya.

4. Aksi Massa & Pendudukan Gedung DPRD
Pada Rabu (13/8) siang, ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Pati. Sebagian perwakilan massa berhasil masuk dan menduduki ruang sidang, menuntut DPRD mengambil langkah tegas terhadap Bupati.

5. Rapat Paripurna DPRD Pati
DPRD kemudian menggelar rapat paripurna. Sejumlah fraksi—termasuk PKS, Demokrat, Gerindra, dan PKB—menyatakan dukungan untuk menggunakan hak angket. Mereka menilai Bupati telah melanggar sumpah jabatan dan tidak berpihak pada masyarakat.

6. Palu Pemakzulan
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, mengetok palu tanda disepakatinya hak angket. Pansus akan dibentuk untuk mengusut berbagai kebijakan Bupati, yang menjadi dasar proses pemakzulan sesuai mekanisme hukum.

Dirangkum dari berbagai sumber.