Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Evaluasi Haji 2025, DPR Terbuka Bentuk Pansus

Tim Redaksi, Newsreal.id
Rabu, 11 Juni 2025 13:41 WIB
Evaluasi Haji 2025, DPR Terbuka Bentuk Pansus
NEWSREAL.ID - BUS JAMAAH: Bus Sholawat yang beroperasi selama 24 jam penuh mengantar dan menjemput jamaah haji Indonesia dari hotel menuju Masjidilharam dan sebaliknya. Sebanyak 32 unit bus disediakan dengan desain khusus yang ramah bagi pengguna kursi roda ataupun penyandang disabilitas lainnya. (Foto: Ist)

NEWSREAL, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyatakan bahwa DPR tidak menutup kemungkinan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Menurutnya, opsi ini masih dikaji dan akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Pansus dibentuk jika ada indikasi pelanggaran oleh pemerintah, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan haji 2024 lalu,” ujar Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/6).

Ia mengingatkan, pada 2024 Kementerian Agama diduga melanggar ketentuan distribusi kuota tambahan haji dari Pemerintah Arab Saudi. Sesuai UU, kuota tambahan sebesar 8 persen seharusnya diperuntukkan bagi haji khusus, namun realisasi di lapangan diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tunggu Hasil Pemantauan

Cucun, yang juga menjabat Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemantauan lapangan terkait layanan, manajemen penyelenggaraan, serta kepatuhan terhadap regulasi sebelum mengambil keputusan final terkait pembentukan Pansus.

“Jika nanti ditemukan pelanggaran yang signifikan, bisa saja pembentukan Pansus diusulkan. Namun bisa juga cukup melalui Panitia Kerja (Panja), tergantung skala dan tingkat pelanggarannya,” jelasnya.

Ia juga menyebut, apabila ada indikasi yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk potensi keterlibatan aparat penegak hukum, maka pembentukan Pansus menjadi langkah yang relevan. Proses tersebut nantinya harus melibatkan komisi-komisi terkait, termasuk Komisi III DPR RI.

“Usulan Pansus bisa datang dari lintas fraksi dan alat kelengkapan dewan. Kita terbuka, tapi akan disesuaikan dengan temuan di lapangan dan kebutuhan pengawasan lebih dalam,” pungkasnya. (tb)

Berita Terbaru

Jelang Lebaran 2026, Mentan Jamin Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan pangan saat Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pasokan pangan...

Ramadan 2026, Baznas Gulirkan 29 Program dari Zakat hingga Layanan Mudik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyiapkan puluhan program unggulan yang dirancang untuk memperluas manfaat zakat,...

Bahas Board of Peace Gaza, Prabowo Panggil Ormas Islam ke Istana

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Isu keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) segera dibawa ke meja diskusi Istana. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu...

Prabowo Tantang Kritikus: Tak Suka? Bertemu di Pilpres 2029

NEWSREAL.ID, BOGOR- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan sikap terhadap kepemimpinannya adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar ketidaksukaan itu tidak disalurkan...

Soal Dewan Perdamaian, MUI Tunggu Penjelasan Langsung Presiden

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum buru-buru menyimpulkan sikap terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Organisasi keagamaan ini...

Istana Luruskan Isu Pertemuan Prabowo: Bukan Oposisi Partai, Tapi Tokoh Masyarakat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tokoh-tokoh yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kartanegara, Jakarta, Jumat (30/1), bukan berasal dari partai...

Ini Isi Diskusi 5 Jam Prabowo dengan Tokoh Oposisi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai pengkritik atau oposisi pemerintah pada Jumat, (30/1/2026). Diskusi yang berlangsung...

Prabowo: Kader Gerindra Melanggar Hukum Tetap Ditindak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar hukum, termasuk kader Partai Gerindra. Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku sama bagi...

Ditekan Mundur dari Board of Peace, Istana Ajak MUI Dialog

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan akan berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Hal tersebut...

Sejumlah Jembatan Pascabanjir di Aceh Rampung Dibangun

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Mobilitas warga di sejumlah wilayah Aceh perlahan kembali normal. Jembatan-jembatan yang sebelumnya rusak dan terputus akibat banjir kini telah rampung dibangun dan mulai...

MK: UU Keselamatan Kerja Sudah Usang, DPR-Pemerintah Diminta Evaluasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sudah saatnya dievaluasi menyeluruh karena dinilai berpotensi tidak lagi relevan dengan...

Soal Reshuffle, PDIP: Hak Prerogatif Presiden

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa setiap perombakan dalam susunan Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang...

Leave a comment