Nasional

Evaluasi Haji 2025, DPR Terbuka Bentuk Pansus

Tim Redaksi, Admin
Rabu, 11 Juni 2025 13:41 WIB
Evaluasi Haji 2025, DPR Terbuka Bentuk Pansus
NEWSREAL.ID - BUS JAMAAH: Bus Sholawat yang beroperasi selama 24 jam penuh mengantar dan menjemput jamaah haji Indonesia dari hotel menuju Masjidilharam dan sebaliknya. Sebanyak 32 unit bus disediakan dengan desain khusus yang ramah bagi pengguna kursi roda ataupun penyandang disabilitas lainnya. (Foto: Ist)

NEWSREAL, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyatakan bahwa DPR tidak menutup kemungkinan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Menurutnya, opsi ini masih dikaji dan akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Pansus dibentuk jika ada indikasi pelanggaran oleh pemerintah, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan haji 2024 lalu,” ujar Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/6).

Ia mengingatkan, pada 2024 Kementerian Agama diduga melanggar ketentuan distribusi kuota tambahan haji dari Pemerintah Arab Saudi. Sesuai UU, kuota tambahan sebesar 8 persen seharusnya diperuntukkan bagi haji khusus, namun realisasi di lapangan diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tunggu Hasil Pemantauan

Cucun, yang juga menjabat Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemantauan lapangan terkait layanan, manajemen penyelenggaraan, serta kepatuhan terhadap regulasi sebelum mengambil keputusan final terkait pembentukan Pansus.

“Jika nanti ditemukan pelanggaran yang signifikan, bisa saja pembentukan Pansus diusulkan. Namun bisa juga cukup melalui Panitia Kerja (Panja), tergantung skala dan tingkat pelanggarannya,” jelasnya.

Ia juga menyebut, apabila ada indikasi yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk potensi keterlibatan aparat penegak hukum, maka pembentukan Pansus menjadi langkah yang relevan. Proses tersebut nantinya harus melibatkan komisi-komisi terkait, termasuk Komisi III DPR RI.

“Usulan Pansus bisa datang dari lintas fraksi dan alat kelengkapan dewan. Kita terbuka, tapi akan disesuaikan dengan temuan di lapangan dan kebutuhan pengawasan lebih dalam,” pungkasnya. (tb)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...

Leave a comment