Enam Menko Minta Tambahan Anggaran ke DPR

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Enam menteri koordinator (menko) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ramai-ramai mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2026 dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (7/7).

Dari kebutuhan pembangunan command center, penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor, hingga pemberantasan kemiskinan, para menko menyampaikan alasan dan rincian tambahan anggaran yang mereka minta.

Kecuali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sedang mendampingi Presiden di KTT BRICS Brasil, seluruh menko hadir langsung dalam rapat di Gedung DPR RI yang dipimpin Ketua Banggar Said Abdullah. Berikut usulan tambahan anggaran yang diajukan masing-masing menko.

Menko Polhukam, Budi Gunawan (BG) mengusulkan tambahan anggaran Rp728,8 miliar. BG menilai pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp126,5 miliar tidak cukup untuk menjalankan fungsi koordinasi yang menjadi mandat utama Kemenko Polhukam.

Tambahan anggaran nantinya akan digunakan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan: Rp195,3 miliar yang meliputi koordinasi politik dalam/luar negeri, pertahanan, keamanan, komunikasi, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan.

Selain itu, pihaknya juga membutuhkan anggaran sebesar Rp533,5 miliar untuk program dukungan manajemen, termasuk pembangunan command center sebesar Rp250 miliar.

Rekening Diblokir

Menko Hukum dan HAM (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra juga mengusulkan tambahan: Rp100,6 miliar. Yusril mengeluhkan minimnya pagu anggaran 2026 yang hanya Rp124,6 miliar, turun 4,4 persen dari 2025 dan menyebut angka itu belum mencukupi untuk belanja pegawai maupun operasional dasar.

Hal yang menarik, pada 2025, Kemenko Kumham Imipas sempat hanya diberi alokasi Rp9 miliar, yang setelah diblokir tersisa Rp4,5 miliar.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengajukan tambahan senilai Rp200,2 miliar. AHY menyebut pagu indikatif 2026 sebesar Rp115,7 miliar belum mencukupi untuk mendukung program manajemen dan pelaksanaan koordinasi kebijakan lintas wilayah.

Pihaknya membutuhkan tambahan anggaran untuk program dukungan manajemen: Rp114,07 miliar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan: Rp86,14 miliar

Sementara Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan senilai Rp272 miliar. Zulhas mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan kebutuhan pengawasan distribusi pangan secara langsung di daerah.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno juga tak ketinggalan. Pihaknya meminta tambahan senilai Rp207,2 miliar. Pratikno menyebut bahwa anggaran tambahan diperlukan untuk mendukung program strategis seperti pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan percepatan penurunan stunting.

Terakhir, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta tambahan Rp276,1 miliar. Cak Imin menyampaikan misi Kemenko PM untuk mengentaskan kemiskinan, namun menyebut anggaran yang ada hanya cukup untuk belanja kantor dan operasional, bukan program.

Permintaan tambahan dari enam menko ini kini menjadi perhatian Banggar DPR, yang harus menyeimbangkan antara tuntutan peningkatan efektivitas program nasional dan keterbatasan fiskal negara. (tb)