NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai menyusun langkah bertahap untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP swasta.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperkirakan kebutuhan anggaran total mencapai Rp183,4 triliun untuk membiayai sekolah negeri dan swasta secara menyeluruh.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Kamis (10/7). Ia menyebut, skema pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap dan tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan.
“Pemenuhan dilakukan bertahap, dengan standar tertentu. Belum memungkinkan untuk membiayai semua sekolah sekaligus dengan kapasitas fiskal saat ini,” jelas Suharti.
Menurutnya, sekolah swasta yang selama ini masih mendapat pendanaan dari masyarakat tetap akan didukung melalui revitalisasi, pelatihan guru, dan bantuan operasional pendidikan.
Kemendikbudristek telah menyusun simulasi anggaran berdasarkan satuan biaya untuk guru golongan IVA dengan masa kerja lima tahun, serta tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Untuk biaya non-personel, pemerintah akan menyesuaikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) agar bisa menutupi aktivitas yang selama ini tidak dibiayai BOS, termasuk kegiatan ekstrakurikuler.
Total Anggaran
Sedangkan Program Indonesia Pintar (PIP) akan difokuskan bagi keluarga kurang mampu. Dari simulasi itu, Kemendikbudristek mengajukan total kebutuhan Rp183,4 triliun untuk sekolah negeri dan swasta.
Khusus sekolah swasta, tambahan biaya rata-rata mencapai Rp5,9 juta per siswa SD dan Rp7,7 juta per siswa SMP. “Kalau dihitung, satuan biaya untuk SD negeri sekitar Rp8,3 juta dan SMP Rp16 juta. Tapi sekolah swasta juga butuh tambahan agar bisa mengejar standar tersebut,” kata Suharti.
Ia juga menekankan bahwa perhatian perlu diberikan pada guru non-ASN di sekolah negeri, karena potensi ketimpangan bisa terjadi bila hanya sekolah swasta yang ditingkatkan pembiayaannya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan agar implementasi putusan MK mulai masuk dalam anggaran tahun 2026. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada pengabaian atas putusan tersebut.
“Harus dipastikan ada anggaran untuk menindaklanjuti putusan MK di tahun 2026. Jangan sampai dilewatkan begitu saja,” tegasnya. (tb)
Presiden Prabowo: Biaya Pendidikan Negeri SD hingga Universitas Harus Gratis
JAKARTA,NEWSREAL,ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Acara Puncak Peringatan HUT...
Stafsus Menag: Madrasah Tak Boleh Tertinggal dalam Pemerintahan Prabowo
SEMARANG,NEWSREAL.ID — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemerataan kualitas pendidikan, termasuk penguatan madrasah dan peningkatan kualitas guru. Staf Khusus Menteri Agama menyebut madrasah...
Hadiri Orientasi Maru Pascasarjana UHN Sugriwa, Gugun Gumilar : Ilmuwan Bisa Salah, Tapi Tidak Boleh Bohong
DENPASAR,NEWSREAL.id– Pendidikan dan riset menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan dunia kerja. Hal tersebut disampaikan H. Gugun...
Pengajuan Bantuan Pendidikan Pesantren 2026 Dibuka, Berikut Informasinya
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Direktorat Pesantren Kemenag telah membuka pengajuan bantuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam 2026. Pengajuan bantuan dibuka dari 1 – 4 September 2026. Direktur...
Staf Khusus Menag RI bicara Capaian Gagasan Pendidikan Presiden Prabowo Lewat Guru Madrasah
BOGOR,NEWSREAL.id — Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bidang Kerukunan, Pelayanan dan Pengawasan Keagamaan, serta Kerja Sama Luar Negeri, Gugun Gumilar, menghadiri Puncak Hari Lahir...
Sempat Berdiskusi 30 Menit, Wamentan Bantah Kabur Diskusi di UGM
JAKARTA,NEWSREAL.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membantah tentang tuduhan kabur saat berdiskusi dengan mahasisa di UGM Yogyakarta. Ia juga membantah jalannya diskusi panas dan...
KND-Diwa Foundation Gelar Seminar Kebangsaan Mantapkan Ideologi untuk kesetaraan Penyandang Disabilitas
YOGYAKARTA,NEWSREAL.id – Penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah terbanyak pada usia lanjut menurut Kemenko PMK. Mereka membutuhkan membutuhkan intervensi...
Daftar Beasiswa Master Double Degree Dibuka hingga Akhir Mei, Cek Informasinya
JAKARTA,NEWSREAL.id – Peluang studi internasional kembali dibuka bagi guru, tenaga kependidikan, pegawai Kemenag, dan alumni pendidikan keagamaan. Pendaftaran terbuka sampai 31 Mei 2026 melalui Program...
Tantangan bagi Akademisi, Proyek Giant Sea Wall Libatkan Kampus
JAKARTA, NEWSREAL.id – Terobosan besar diambil pemerintah sekarang dalam melaksanakan program infrastruktur strategis yakni pelibatan penuh dunia pendidikan tinggi. Realisasinya adalah arahan langsung pelibatan akademisi...
Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun, Fokus Perbaikan Madrasah hingga Digitalisasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia. Usulan ini difokuskan pada pemerataan...
Dukung Hemat Energi, Mendikdasmen Ajak Siswa Jalan Kaki atau Bersepeda ke Sekolah
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengimbau para murid untuk berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, khususnya bagi yang tinggal di jarak...
Tujuh Menteri Sepakat Atur AI di Pendidikan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah resmi menerbitkan pedoman penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di sektor pendidikan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tujuh menteri. Langkah ini menjadi...
