NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai menyusun langkah bertahap untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP swasta.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperkirakan kebutuhan anggaran total mencapai Rp183,4 triliun untuk membiayai sekolah negeri dan swasta secara menyeluruh.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Kamis (10/7). Ia menyebut, skema pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap dan tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan.
“Pemenuhan dilakukan bertahap, dengan standar tertentu. Belum memungkinkan untuk membiayai semua sekolah sekaligus dengan kapasitas fiskal saat ini,” jelas Suharti.
Menurutnya, sekolah swasta yang selama ini masih mendapat pendanaan dari masyarakat tetap akan didukung melalui revitalisasi, pelatihan guru, dan bantuan operasional pendidikan.
Kemendikbudristek telah menyusun simulasi anggaran berdasarkan satuan biaya untuk guru golongan IVA dengan masa kerja lima tahun, serta tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Untuk biaya non-personel, pemerintah akan menyesuaikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) agar bisa menutupi aktivitas yang selama ini tidak dibiayai BOS, termasuk kegiatan ekstrakurikuler.
Total Anggaran
Sedangkan Program Indonesia Pintar (PIP) akan difokuskan bagi keluarga kurang mampu. Dari simulasi itu, Kemendikbudristek mengajukan total kebutuhan Rp183,4 triliun untuk sekolah negeri dan swasta.
Khusus sekolah swasta, tambahan biaya rata-rata mencapai Rp5,9 juta per siswa SD dan Rp7,7 juta per siswa SMP. “Kalau dihitung, satuan biaya untuk SD negeri sekitar Rp8,3 juta dan SMP Rp16 juta. Tapi sekolah swasta juga butuh tambahan agar bisa mengejar standar tersebut,” kata Suharti.
Ia juga menekankan bahwa perhatian perlu diberikan pada guru non-ASN di sekolah negeri, karena potensi ketimpangan bisa terjadi bila hanya sekolah swasta yang ditingkatkan pembiayaannya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan agar implementasi putusan MK mulai masuk dalam anggaran tahun 2026. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada pengabaian atas putusan tersebut.
“Harus dipastikan ada anggaran untuk menindaklanjuti putusan MK di tahun 2026. Jangan sampai dilewatkan begitu saja,” tegasnya. (tb)
Tantangan bagi Akademisi, Proyek Giant Sea Wall Libatkan Kampus
JAKARTA, NEWSREAL.id – Terobosan besar diambil pemerintah sekarang dalam melaksanakan program infrastruktur strategis yakni pelibatan penuh dunia pendidikan tinggi. Realisasinya adalah arahan langsung pelibatan akademisi...
Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun, Fokus Perbaikan Madrasah hingga Digitalisasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia. Usulan ini difokuskan pada pemerataan...
Dukung Hemat Energi, Mendikdasmen Ajak Siswa Jalan Kaki atau Bersepeda ke Sekolah
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengimbau para murid untuk berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, khususnya bagi yang tinggal di jarak...
Tujuh Menteri Sepakat Atur AI di Pendidikan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah resmi menerbitkan pedoman penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di sektor pendidikan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tujuh menteri. Langkah ini menjadi...
101 Sekolah Rakyat Ditarget Rampung Juni 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menargetkan pembangunan 101 unit Sekolah Rakyat permanen tahap dua rampung pada Juni 2026. Proyek ini diprioritaskan selesai sebelum dimulainya tahun ajaran baru...
Mendikdasmen: Sekolah Tetap Tatap Muka
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa aktivitas pembelajaran di sekolah tetap berjalan normal usai libur Hari Raya...
DPR Tolak Wacana Sekolah Daring Lagi demi Efisiensi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana mengembalikan sistem pembelajaran daring bagi siswa mulai April 2026 sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi menuai penolakan dari parlemen. Wakil Ketua Komisi...
Mendikdasmen: 60 Ribu Sekolah Rusak Ditarget Direvitalisasi 2026
NEWSREAL.ID, JEMBER– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengajukan tambahan anggaran untuk merevitalisasi 60 ribu gedung sekolah yang mengalami kerusakan pada tahun 2026. Ia...
Datangi DPR, Guru Madrasah Bawa 5 Tuntutan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kesabaran guru madrasah tampaknya sudah di ujung batas. Datang ke kompleks parlemen, Jakarta, Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyuarakan lima tuntutan langsung di...
Mendikdasmen: TKA Bukan Buat Rangking Sekolah, Tapi Bahan Evaluasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti akhirnya meluruskan polemik soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang belakangan ramai dikaitkan dengan klaim ranking...
Konsolnas 2026 Digelar, Kemendikdasmen Satukan Langkah Pusat-Daerah Bangun Pendidikan Berkualitas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan kembali ditegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui penyelenggaraan Konsolidasi Nasional...
Tak Ada Unsur Pidana, Kasus Siswa SD di Ngada Akhiri Hidup Dihentikan
NEWSREAL.ID, NGADA- Kepolisian Resor Ngada memastikan tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus kematian seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu,...
