Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, DPR Cari Jalan Tengah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik seputar pemisahan pemilu nasional dan lokal terus bergulir. DPR RI masih mengkaji formula terbaik untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan agar pemilu lokal digelar terpisah dari pemilu nasional, minimal dua tahun setelahnya.

Baca : Terkait UU Cipta Kerja, PKS Apresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menyatakan pihaknya tak ingin gegabah dalam menerapkan keputusan tersebut. Di satu sisi, putusan MK bersifat final dan mengikat, namun di sisi lain, aturan dasar negara menetapkan bahwa pemilu digelar serentak setiap lima tahun.

“Undang-Undang Dasar menyebutkan pemilu satu kali dalam lima tahun. Nah ini yang sedang kami dalami bagaimana menemukan formula hukumnya,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Selasa (22/7).

Pimpinan DPR diketahui telah menggelar pertemuan dengan pimpinan Komisi II dan III untuk membahas lebih lanjut implikasi putusan MK dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perludem. Namun hingga kini belum ada keputusan final.

Bahtra menyebut DPR masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk mengkaji lebih dalam sebelum pelaksanaan Pemilu 2029. Masa jeda tersebut akan digunakan untuk menyerap aspirasi berbagai kalangan guna merumuskan regulasi yang tepat.

“Karena jeda waktunya masih panjang, kami pasti akan gunakan waktu itu untuk mendengar masukan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah mencari dasar hukum untuk menunda pelaksanaan pemilu lokal hingga 2031, sesuai dengan skenario pemisahan jadwal pemilu. Bahtra mengingatkan bahwa tanpa dasar hukum yang kuat, pelaksanaan putusan MK bisa menimbulkan konflik konstitusional.

Berpotensi Menyalahi Konstitusi

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti putusan MK. Ia menyebut keputusan tersebut berpotensi menyalahi semangat konstitusi, mengingat seluruh partai politik di parlemen selama ini telah sepakat bahwa pemilu seharusnya digelar serentak setiap lima tahun.

“Semua fraksi akan menyampaikan sikap masing-masing, dan saya rasa mayoritas partai masih konsisten pada prinsip lima tahunan,” ujar Puan.

Putusan MK sendiri membedakan pemilu nasional yang meliputi pemilihan presiden, DPR, dan DPD, dengan pemilu lokal seperti pemilihan kepala daerah dan DPRD. Namun implementasinya dianggap dilematis: jika dilaksanakan bisa melanggar UUD 1945, jika diabaikan juga bertentangan dengan kewajiban konstitusional untuk menaati putusan MK.

Dengan tantangan hukum dan politik yang kompleks, pembahasan mengenai pemisahan jadwal pemilu diprediksi akan menjadi isu strategis hingga menjelang Pemilu 2029. (tb)