Nasional

Soal Privatisasi Pulau di Bali, Nusron dan Koster Saling Klarifikasi

Tim Redaksi, Admin
Rabu, 9 Juli 2025 20:39 WIB
Soal Privatisasi Pulau di Bali, Nusron dan Koster Saling Klarifikasi
NEWSREAL.ID - RAPAT BERSAMA: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid saat Rapat Bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menanggapi bantahan Gubernur Bali I Wayan Koster yang menyatakan tidak ada pulau kecil di Bali yang dimiliki asing.

Menurut Nusron, persoalannya bukan soal kepemilikan formal, melainkan soal penguasaan fisik di lapangan. “Kalau dari segi sertifikat memang tidak ada yang dimiliki asing. Tapi secara fisik, beberapa pulau memang dikuasai, misalnya lewat nominee atau kerja sama dengan warga lokal,” ujar Nusron di Kompleks Parlemen, Rabu (9/7).

Ia menambahkan bahwa tidak ada yang keliru dari pernyataan keduanya jika dilihat dari sudut yang berbeda. Di DPR pun, kata Nusron, ia tidak pernah menyebut soal kepemilikan, melainkan penguasaan.

Untuk mencegah potensi ancaman terhadap kedaulatan, Nusron mengusulkan agar ke depan, regulasi mengenai investasi di pulau-pulau terluar diperketat. Salah satu usulan adalah mayoritas kepemilikan atau saham harus tetap di tangan warga negara Indonesia.

“Kalau ada kerja sama investasi, kita dorong agar mayoritas pemegang sahamnya bukan asing. Harus tetap orang Indonesia atau pemerintah,” jelasnya.

Pentingnya Sertifikasi

Terkait status hukum pulau-pulau kecil, Nusron juga menekankan pentingnya sertifikasi semua tanah non-kawasan hutan. Ini termasuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang saat ini dijalankan oleh kementeriannya.

“Semua tanah yang bukan hutan wajib kita sertifikasi. Itu berlaku untuk masyarakat biasa maupun pemodal besar. Tapi sertifikasi bukan berarti kepemilikan penuh,” kata Nusron.

Ia menegaskan bahwa satu orang atau satu badan hukum tidak boleh memiliki 100 persen sebuah pulau kecil. Tergantung status dan peruntukannya, tanah bisa diberikan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, atau skema lain.

Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster menyebut bahwa tidak ada pulau kecil di Bali yang dimiliki oleh asing. Menurutnya, keberadaan WNA di sejumlah pulau hanya sebatas sebagai investor yang membangun fasilitas pariwisata.

Namun, untuk mencegah penyalahgunaan, Pemprov Bali telah membentuk tim khusus untuk mengawasi dan menertibkan investasi asing di wilayahnya. (tb)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...

Leave a comment