Menhub: 36 Bandara Internasional Jadi Mesin Ekonomi Baru Indonesia

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penetapan 36 bandara internasional oleh pemerintah bukan sekadar perubahan status administratif. Menurut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, langkah ini punya arti strategis yang akan membuka peluang besar bagi konektivitas, ekonomi, hingga kedaulatan negara.

“Penetapan bandara internasional menjadi langkah nyata Kemenhub dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo. Ini untuk memperkuat konektivitas, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memastikan kehadiran negara hingga ke pelosok Nusantara,” ujar Dudy di Jakarta, Selasa (19/8).

Menhub menjabarkan sejumlah manfaat langsung dari kebijakan ini. Pertama, penguatan konektivitas global. Dengan status internasional, bandara bisa langsung membuka akses penerbangan dari dan ke luar negeri, mempermudah mobilitas orang maupun barang, sekaligus menghubungkan daerah dengan pusat pertumbuhan dunia.

Kedua, bandara internasional mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Status tersebut menjadikan bandara sebagai simpul perdagangan, investasi, hingga pariwisata, sehingga ekonomi lokal dan nasional ikut bergerak.

Ketiga, penambahan bandara internasional akan jadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara, terutama untuk mendukung destinasi prioritas yang sedang dikembangkan pemerintah. Keempat, kebijakan ini diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan agar tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga meluas ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.

“Bandara internasional juga berfungsi strategis dalam mendukung pertahanan negara serta kesiapsiagaan menghadapi tantangan geopolitik maupun bencana,” tambah Dudy.

Standar ICAO

Kementerian Perhubungan memastikan setiap penetapan bandara internasional tetap memperhatikan aspek keselamatan, kesiapan infrastruktur, pelayanan, hingga sinergi dengan pemda dan instansi terkait. Semua bandara juga wajib memenuhi standar keamanan dan pelayanan sesuai ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Meski begitu, status internasional ini tidak otomatis berlaku selamanya. Menhub menegaskan, dalam kurun dua tahun akan dilakukan evaluasi menyeluruh. Jika sebuah bandara internasional sepi penumpang, ada kemungkinan statusnya dicabut.

“Kita lihat dalam dua tahun bagaimana traffic di bandara. Kalau memang sepi sekali, bisa saja status internasionalnya ditutup. Tapi tentu dengan pertimbangan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, maskapai, hingga kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap Indonesia semakin terhubung, berdaya saing, sekaligus memperkuat kedaulatan di tingkat global. (tb)