OTT Guncang Kemnaker, Yassierli Pastikan Layanan K3 Tetap Jalan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap berjalan normal. Hal tersebut disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Layanan K3 tetap berjalan,” tegas Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/8). Ia menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan langkah-langkah perbaikan sistem pelayanan, baik dari sisi sumber daya manusia, manajemen layanan, hingga penguatan pakta integritas dengan seluruh mitra kerja.

Menurutnya, aspek K3 merupakan prioritas penting karena angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. “Saya selalu mengingatkan agar proses layanan kita terus diperbaiki. Apalagi K3 ini saya sangat konsern. Angka kecelakaan kerja kita masih memprihatinkan sehingga perlu percepatan layanan,” jelasnya.

Dalam praktiknya, sertifikasi K3 melibatkan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai mitra. Yassierli menyebut, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian dalam memberikan layanan tersebut. Karena itu, pengawasan terhadap PJK3 terus diperketat.

“PJK3 harus memiliki komitmen. Kita sudah lakukan itu. Bahkan, kemarin saya sampaikan, bagi PJK3 yang belum menandatangani pakta integritas ulang, izinnya kita tahan dulu,” ujarnya.

Pakta Integritas

Hingga saat ini, hampir seribu perusahaan jasa K3 sudah menandatangani pakta integritas bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Kesepakatan tersebut menjadi landasan untuk mencegah praktik suap, pemerasan, maupun gratifikasi dalam layanan sertifikasi K3.

Menaker juga mendorong masyarakat melaporkan jika menemukan penyimpangan di lapangan. Meski demikian, Yassierli tidak menutup mata bahwa perbaikan sistem membutuhkan waktu dan konsistensi.

“Ini memang proses panjang dari sistem yang sudah lama. Jadi, butuh upaya intensif agar bisa benar-benar bersih. Inilah pekerjaan rumah kami ke depan,” tandasnya.

Di sisi lain, KPK memastikan bahwa OTT terhadap Wamenaker tidak dilakukan secara tunggal. Hingga Kamis sore, total ada 14 orang yang diamankan. “Sampai saat ini, yang diamankan 14 orang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Meski begitu, Budi belum bersedia merinci nama-nama pihak yang ditangkap serta barang bukti yang diamankan. “Pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, dan konstruksi perkaranya akan kami update dalam waktu dekat,” tambahnya.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi Kemnaker. Di tengah sorotan publik atas OTT yang menjerat pejabat tinggi, kementerian dituntut untuk tetap menjaga integritas dan memastikan layanan K3 yang vital bagi pekerja Indonesia tidak terganggu. (tb)