KPK Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji, Laba Travel Jadi Ukuran Kerugian Negara

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dalam distribusi kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Lembaga antirasuah itu menyebut, keuntungan yang diperoleh biro perjalanan haji (travel) dari praktik jual beli kuota khusus menjadi salah satu indikator utama dalam menghitung kerugian negara.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan perhitungan awal menunjukkan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun. “Nanti konsep penghitungan kerugian keuangan negara juga akan melihat keuntungan travel dan pihak lain yang diperoleh dari fasilitas negara,” ujarnya, Sabtu (20/9).

KPK mencatat, setidaknya ada 13 asosiasi dengan 400-an travel yang terlibat dalam penyelenggaraan haji 2024. Kuota khusus yang seharusnya dikelola negara diduga diperjualbelikan, baik antar-travel maupun kepada jemaah langsung. Aliran dana pun ditengarai sampai ke internal Kementerian Agama (Kemenag).

Salah satu temuan, pegawai Kemenag disebut menawarkan kuota haji khusus kepada pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah. Ia diminta membayar uang percepatan dengan tarif bervariasi, mulai dari US$2.400 hingga US$7.000 per kuota.

Khalid, yang awalnya mendaftarkan jemaahnya lewat program haji furoda, akhirnya menerima tawaran tersebut. “Posisi kami ini korban dari PT Muhibbah. Tadinya semua furoda, ditawarkan lah untuk pindah menggunakan visa haji khusus,” ujarnya setelah menjalani pemeriksaan 7,5 jam di KPK. Sebanyak 122 jemaah Uhud Tour kemudian berangkat menggunakan kuota yang difasilitasi PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru.

Dicekal

Dalam proses penyidikan, KPK sudah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur.

Penggeledahan pun dilakukan di sejumlah lokasi, mulai dari rumah Yaqut di Condet, kantor biro perjalanan haji di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. KPK juga menyita dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, hingga properti. Bahkan, saat penggeledahan di Kantor Maktour, penyidik menduga ada barang bukti yang sengaja dihilangkan.

KPK menegaskan masih membutuhkan waktu untuk menelusuri aliran dana serta variasi harga jual kuota haji khusus yang berbeda di setiap travel. Faktor ini membuat penyidik belum terburu-buru menetapkan tersangka. (tb)