NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menjerat lima orang sebagai tersangka, termasuk mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengumumkan penetapan tersangka itu dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9). “Telah ditetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” ujarnya.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, menegaskan status hukum Nadiem muncul setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup. “Berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli, surat, dan barang bukti yang ada, penyidik menetapkan NAM selaku Mendikbudristek periode 2019–2024 sebagai tersangka,” kata Nurcahyo.
Dugaan korupsi ini ditaksir menimbulkan kerugian negara hampir Rp2 triliun, meskipun angka pastinya masih menunggu perhitungan resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain Nadiem, empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka ialah Sri Wahyuningsih (SW), mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen 2020–2021, Mulyatsyah (MUL), mantan Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Jurist Tan (JT/JS), staf khusus Mendikbudristek era Nadiem dan Ibrahim Arief (IBAM), konsultan perorangan proyek infrastruktur teknologi di Kemendikbudristek.
Peran Kunci
Kejagung menyebut Nadiem diduga memiliki peran kunci. Ia menginisiasi kerja sama dengan Google Indonesia pada awal 2020 untuk penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan. Padahal, uji coba sebelumnya pada 2019 dinyatakan gagal.
Untuk melancarkan rencana itu, Nadiem disebut menggelar rapat virtual bersama jajarannya dan mewajibkan penggunaan Chromebook sebagai perangkat TIK di sekolah. Dari sinilah pengadaan laptop massal dimulai, hingga menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran.
Sementara empat tersangka lain diduga ikut mengatur mekanisme pengadaan, mengarahkan hasil kajian teknis, hingga mengubah sistem e-katalog demi memastikan produk Google digunakan.
Akibatnya, pengadaan lebih dari 1,2 juta unit Chromebook senilai Rp9,3 triliun tidak berjalan optimal karena perangkat dinilai sulit dipakai guru maupun siswa.
Kasus ini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena besarnya kerugian negara, tetapi juga lantaran menyeret nama mantan menteri muda yang pernah dipuji sebagai wajah baru reformasi pendidikan. (tb)
Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Eks Menag Yaqut Tetap Berlaku
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menggugurkan status tersangkanya kandas di pengadilan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan...
KPK Periksa Budi Karya, Bedah Proses Tender Proyek Rel hingga Dugaan Keterkaitan Anggota DPR
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait proses pengadaan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA)...
Wamendagri Sentil Bupati Pekalongan: Kepala Daerah Tak Boleh Ngaku Tak Paham Hukum
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengecam pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan setelah ditetapkan...
Praperadilan Bergulir, Kubu Yaqut Nilai KPK Tak Konsisten Terapkan Hukum Acara di Kasus Haji
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mempersoalkan penerapan hukum acara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan...
KPK Bongkar Aliran Duit Keluarga Fadia Arafiq
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Drama pengadaan outsourcing di Pemkab Pekalongan akhirnya meledak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, diduga menikmati Rp19 miliar dari...
Terjaring OTT, Fadia Klaim Tak Pahami Aturan karena Berlatar Belakang Musisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang mengaku tidak memahami aturan pengadaan barang dan jasa karena berlatar belakang sebagai...
KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Operasi Ketujuh Sepanjang 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, giliran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang diamankan dalam operasi senyap di...
Isu Mark Up Bahan MBG Mencuat, KPK Mulai Petakan Titik Rawan Korupsi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan kajian untuk memetakan potensi kerawanan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul munculnya dugaan mark...
Tiga Kali Absen, KPK Buka Opsi Jemput Paksa Budi Karya
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melihat kebutuhan penyidik sebelum memutuskan langkah penjemputan paksa terhadap Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi...
Eks Dirut Gas Pertamina: Kesaksian Ahok Bikin Kasus LNG Makin Terang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Hari Karyuliarto, menilai kesaksian Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama, memberi titik terang dalam...
KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik Usai Geledah Rumah Kadis PUTR Pati
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten...
Habiburokhman Bantah DPR Intervensi Kasus ABK Fandi, Minta Jamwas Tegur Jaksa
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyentil balik pernyataan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyinggung adanya intervensi DPR dalam perkara Fandi Ramadhan, anak...
