Wamenko Otto: LMK Penting Lindungi Hak Musisi dan Pencipta Lagu

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menegaskan, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki peran vital sebagai wadah bagi musisi dan pencipta lagu dalam memperoleh hak royalti.

“Musisi tidak bisa mengumpulkan royalti secara individu, karena itu LMK sangat penting agar hak-hak para pencipta terlindungi,” ujar Otto saat menerima kunjungan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Jakarta, Selasa (23/9), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi Rabu, (24/9).

Otto menyampaikan bahwa DPR saat ini tengah membahas revisi undang-undang guna memperkuat tata kelola royalti, termasuk membuka peluang kerja sama dengan lembaga kolektif internasional.

Komitmen Indonesia

Dalam pertemuan itu, Otto juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk segera bergabung sebagai anggota OECD. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan agenda penguatan integritas publik dan reformasi kelembagaan.

Meski kerangka hukum nasional dinilai sudah cukup kuat, Otto mengakui tantangan terbesar justru terletak pada integritas aparatur negara, mengingat masih adanya kasus besar yang menyeret pejabat tinggi, mulai dari hakim agung, anggota DPR, hingga menteri.

“Pemerintah RI berkomitmen menegakkan prinsip no one is immune from law enforcement,” tegasnya. Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah menambahkan, korupsi merupakan akar dari berbagai permasalahan di Indonesia.

Dalam forum OECD di Paris, ia menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi. “Tidak ada negara yang benar-benar bebas dari korupsi, termasuk Amerika Serikat maupun Tiongkok. Tapi dengan pengalaman dan pengetahuan yang ada, Indonesia akan terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi. No one is above the law,” ujar Ahmad.

Head of OECD Jakarta Office Massimo Geloso Grosso mengapresiasi komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia optimistis Indonesia dapat meningkatkan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan.

“OECD siap mendukung melalui program capacity building, seminar, dan kerja sama teknis di berbagai bidang,” ungkapnya. Pertemuan antara Kemenko Kumham Imipas dan OECD itu juga membahas isu strategis lain, termasuk reformasi regulasi, perlindungan hak cipta, serta kerja sama internasional untuk mempercepat agenda reformasi hukum di Indonesia.

Turut hadir dalam audiensi antara lain Sekretaris Kemenko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Cahyani Suryandari, Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, serta Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Anton Tri Oktabiono. (tb)