Soal Dana Pemda Mengendap, Purbaya: Datanya Benar, Sudah Dicek Berkali-kali

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan bahwa data Rp234 triliun dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank tidak akurat. Ia menegaskan Kementerian Keuangan bekerja berdasarkan data resmi yang telah diverifikasi berulang kali.

Dalam Upacara Hari Oeang ke-79 di halaman Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, Kamis (30/10), Purbaya menekankan pentingnya keakuratan data dalam setiap kebijakan fiskal. Ia mengaku heran masih banyak kepala daerah yang memprotes ketika pemerintah pusat mengungkapkan angka dana mengendap tersebut.

“Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana Rp234 triliun di daerah, banyak sekali yang protes dan menyalahkan kami karena dianggap datanya tidak akurat. Tapi kami selalu berpegang pada data resmi yang sudah dicek berkali-kali,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, data tersebut merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di bawah Askolani. Dengan proses verifikasi berlapis, Purbaya memastikan kredibilitas data yang disampaikan Kementerian Keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan seluruh jajarannya agar melakukan pengecekan ganda dalam setiap proses penganggaran. Hal ini, kata Purbaya, penting agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Pastikan setiap rupiah yang kita alokasikan benar-benar digunakan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat,” tegasnya.

Diverifikasi BI

Sebelumnya, Purbaya mengutip data Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan masih ada dana pemda sebesar Rp234 triliun yang mengendap di perbankan hingga September 2025. Data tersebut bersumber dari laporan perbankan yang telah diverifikasi BI.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa data posisi simpanan perbankan berasal dari laporan bulanan seluruh bank dan telah melalui proses pemeriksaan sebelum dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di situs resmi BI.

Meski begitu, pernyataan Purbaya sempat menuai reaksi dari sejumlah kepala daerah. Salah satunya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, yang menilai data Menkeu tidak sesuai dengan kondisi kas daerahnya.

Menurut Bobby, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Sumut saat ini hanya sebesar Rp990 miliar, bukan Rp3,1 triliun seperti yang disebut Kementerian Keuangan. “Nanti coba kita lihat lagi, apakah ada salah input atau seperti apa. Tapi RKUD kita terbuka untuk umum,” ujarnya pada Selasa (21/10).

Kemenkeu dan BI kini tengah menelusuri perbedaan data tersebut untuk memastikan kesesuaian antara laporan daerah dan data agregat perbankan. Namun, Purbaya menegaskan kembali, pemerintah pusat tidak asal bicara tanpa dasar kuat. “Kami bicara dengan data dan logika, bukan asumsi,” pungkasnya. (tb)