Politik

MKD Periksa Saksi Kasus Lima Anggota DPR Nonaktif, Bahas Dugaan Etika saat Sidang Tahunan

Tim Redaksi, Admin
Senin, 3 November 2025 14:45 WIB
MKD Periksa Saksi Kasus Lima Anggota DPR Nonaktif, Bahas Dugaan Etika saat Sidang Tahunan
NEWSREAL.ID - SIDANG MKD: Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memimpin sidang pemeriksaan saksi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/11). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mulai menggelar sidang pemeriksaan saksi terkait kasus lima anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya.

Pemeriksaan ini bertujuan menelusuri dugaan pelanggaran etika yang mencuat usai Sidang Tahunan MPR dan DPR-DPD pada Agustus lalu. Sidang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11), dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli dari berbagai bidang.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menjelaskan, sidang ini merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan untuk mengurai duduk perkara rangkaian peristiwa yang menarik perhatian publik pada 15 Agustus hingga 3 September 2025.

“Ada lima anggota DPR RI yang telah dinyatakan nonaktif oleh partai masing-masing, yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni,” ujar Dek Gam dalam pembukaan sidang.

Sejumlah saksi yang diundang antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Koordinator orkestra pada Sidang Tahunan Letkol Suwarko, ahli kriminologi Prof. Dr. Adrianus Eliasta, ahli hukum Dr. Satya Arinanto, ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi, serta Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.

Tertangkap Kamera

Menurut Dek Gam, rangkaian kasus ini bermula dari Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada 15 Agustus 2025. Dalam sidang tersebut, sejumlah anggota DPR tertangkap kamera berjoget dan berperilaku tidak pantas di tengah acara kenegaraan. Aksi itu kemudian memicu tuduhan bahwa mereka tengah merayakan kabar kenaikan gaji anggota dewan.

Tak berhenti di situ, beberapa anggota DPR juga disorot karena diduga mengucapkan pernyataan dan melakukan gestur yang dianggap tidak etis di hadapan publik. “Karena itu, hari ini MKD akan meminta keterangan dari para saksi dan ahli untuk memperjelas duduk perkara dan konteks peristiwa tersebut,” kata Dek Gam.

Kasus ini mendapat perhatian besar setelah sejumlah partai politik memutuskan menonaktifkan kadernya yang terlibat, di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

Mereka yang dinonaktifkan di antaranya Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni, serta anggota DPR Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Sidang MKD dijadwalkan berlangsung beberapa kali untuk mendengar seluruh keterangan saksi dan ahli sebelum menentukan langkah lanjutan terhadap kelima anggota DPR tersebut. (ct)

Berita Terbaru

Berdiskusi dengan Duta Mario Ignacio, Stafsus Menag Gugun Gumilar Perkuat Hubungan Indonesia-Chili

JAKARTA,NEWSREAL.id – Hubungan Indonesia–Chili semakin dipererat secara harmonis. Sebuah pertemuan hangat dan akrab berlangsung antara Mario Ignacio Artaza Loyola, Duta Besar Chili untuk Indonesia, ASEAN,...

Serangan Terstruktur dan Masiv Diarahkan ke Prabowo, Ini Kata Pengamat Intelejen

Serangan kepada Prabowo Subianto dilihat di berbagai platform digital seperti Facebook, X, YouTube, Instagram, hingga Threads. Pemerintah diminta waspada terhadap serangan modern ini. Amir Hamzah menyebut operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital.

Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen! Ormas G-Nesia : Keputusan MK Wajib Didukung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30...

Kurban Presiden Pakai APBN, Stafsus Menang :Sah Secara Agama dan Hukum Negara

JAKARTA,NEWSREAL.id – Program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan viral di medsos belakangan ini, bukan sesuatu...

Danantara Disorot, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata

JAKARTA,NEWSREAL.id – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan...

Cerita Hercules Pada HUT GRIB JAYA, DItawari Uang Setengah Triliun Agar Tak Dukung Prabwo

JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB ) Jaya merayakan ulang tahun ke-15 nya, Minggu (10/5/2026). Puncak peringatan milad ormas terbesar di Indonesia ini...

Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul

JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...

MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas

JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...

PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....

DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...

Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...

DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...

Leave a comment