
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dorongan untuk memperbarui aturan keselamatan kerja kembali menguat di parlemen. Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sudah tak lagi relevan mengikuti perkembangan industri dan teknologi modern.
“Undang-undang ini dibuat pada 1970, masih era Pak Soeharto. Sudah saatnya direvisi,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa, (25/11). Usai lebih dari lima dekade berlaku, Bambang menyebut aturan tersebut sudah tidak mampu menjawab kebutuhan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di era industri terkini. Sebagai legislator yang membidangi sektor perindustrian, ia berkomitmen mendorong revisi UU tersebut di Badan Legislasi DPR.
“Saya akan mendorong evaluasi dan perubahan undang-undang yang sudah begitu lama berlaku. Pastinya banyak hal dalam penggunaannya yang harus disesuaikan,” katanya.
Kerangka Besar
Pernyataan Bambang disampaikan usai menghadiri acara Awareness Safety Leadership pada Industri Galangan Kapal, yang membahas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sektor maritim, Selasa (25/11).
Dorongan perbaruan regulasi tersebut juga disampaikan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono.
Menurutnya, meski kerangka besar SMK3 sudah ada dalam UU Keselamatan Kerja, banyak aturan turunan mulai PP hingga peraturan menteri yang perlu diperbarui.
Senada, Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 Kemnaker, Sudi Astono, juga menilai UU Nomor 1 Tahun 1970 sudah terlalu lama dan perlu diganti dengan regulasi K3 yang lebih komprehensif.
Ia mengungkapkan proses revisi saat ini sedang dalam pembahasan untuk memastikan penguatan penerapan K3 di seluruh sektor pekerjaan, baik di darat, laut, maupun udara.
“Walaupun undang-undang sudah mencantumkan K3 berlaku di semua tempat kerja, faktanya di darat saja masih belum sepenuhnya diterapkan. Ini PR kita semua,” tegasnya.
Revisi undang-undang diharapkan mampu memperkuat budaya keselamatan kerja nasional sekaligus menyesuaikan aturan dengan risiko-risiko baru yang muncul seiring perkembangan teknologi dan industri. (ct)
Jelang Lebaran 2026, Mentan Jamin Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan pangan saat Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pasokan pangan...
Ramadan 2026, Baznas Gulirkan 29 Program dari Zakat hingga Layanan Mudik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyiapkan puluhan program unggulan yang dirancang untuk memperluas manfaat zakat,...
Bahas Board of Peace Gaza, Prabowo Panggil Ormas Islam ke Istana
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Isu keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) segera dibawa ke meja diskusi Istana. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu...
Prabowo Tantang Kritikus: Tak Suka? Bertemu di Pilpres 2029
NEWSREAL.ID, BOGOR- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan sikap terhadap kepemimpinannya adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar ketidaksukaan itu tidak disalurkan...
Soal Dewan Perdamaian, MUI Tunggu Penjelasan Langsung Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum buru-buru menyimpulkan sikap terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Organisasi keagamaan ini...
Istana Luruskan Isu Pertemuan Prabowo: Bukan Oposisi Partai, Tapi Tokoh Masyarakat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tokoh-tokoh yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kartanegara, Jakarta, Jumat (30/1), bukan berasal dari partai...
Ini Isi Diskusi 5 Jam Prabowo dengan Tokoh Oposisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai pengkritik atau oposisi pemerintah pada Jumat, (30/1/2026). Diskusi yang berlangsung...
Prabowo: Kader Gerindra Melanggar Hukum Tetap Ditindak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar hukum, termasuk kader Partai Gerindra. Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku sama bagi...
Ditekan Mundur dari Board of Peace, Istana Ajak MUI Dialog
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan akan berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Hal tersebut...
Sejumlah Jembatan Pascabanjir di Aceh Rampung Dibangun
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Mobilitas warga di sejumlah wilayah Aceh perlahan kembali normal. Jembatan-jembatan yang sebelumnya rusak dan terputus akibat banjir kini telah rampung dibangun dan mulai...
MK: UU Keselamatan Kerja Sudah Usang, DPR-Pemerintah Diminta Evaluasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sudah saatnya dievaluasi menyeluruh karena dinilai berpotensi tidak lagi relevan dengan...
Soal Reshuffle, PDIP: Hak Prerogatif Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa setiap perombakan dalam susunan Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang...

