Trump Batasi Akses Wartawan di Gedung Putih, “Materi Sensitif” Jadi Dalih

NEWSREAL.ID, WASHINGTON- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menuai sorotan setelah membatasi ruang gerak wartawan di Gedung Putih. Kebijakan baru itu melarang jurnalis mengakses sejumlah area penting tanpa izin terlebih dahulu.

Larangan tersebut tertuang dalam memo resmi Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih (NSC) yang menyebutkan bahwa area Upper Press, tempat kantor Sekretaris Pers Karoline Leavitt berada, kini hanya boleh dimasuki wartawan dengan janji resmi atau appointment.

Dalam memo yang beredar, NSC beralasan pembatasan dilakukan untuk mencegah kebocoran “materi sensitif” ke publik. “Memorandum ini menginstruksikan larangan bagi wartawan untuk mengakses area ‘Upper Press’ di sebelah Oval Office tanpa appointment sebelumnya,” demikian isi memo tersebut, dikutip AFP, Jumat (31/10).

Memo itu ditujukan kepada Sekretaris Pers Karoline Leavitt dan Direktur Komunikasi Gedung Putih Steven Cheung. Cheung sendiri membenarkan adanya kebijakan baru tersebut dan menilai langkah itu perlu untuk menjaga ketertiban di lingkungan kerja Gedung Putih.

Menurutnya, beberapa jurnalis kerap “menyergap” pejabat atau menteri di area tersebut dan diam-diam merekam percakapan mereka. “Langkah ini dilakukan agar proses komunikasi tetap tertib dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Menambah Panjang

Kebijakan ini menambah panjang daftar pembatasan pers di bawah pemerintahan Trump. Sebelumnya, pada Oktober lalu, Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) juga menerapkan aturan serupa dengan mewajibkan jurnalis menandatangani perjanjian pembatasan liputan.

Aturan itu melarang wartawan memasuki area tertentu di Pentagon tanpa pengawalan resmi dan melaporkan berita yang mengandung informasi rahasia. Bagi yang melanggar, izin liput bisa langsung dicabut.

Langkah tersebut memicu penolakan luas dari berbagai media besar, baik dalam maupun luar negeri. Sebagian menilai kebijakan itu sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers.

Sementara di Gedung Putih, larangan hanya berlaku untuk kawasan Upper Press, sedangkan wartawan masih diperbolehkan bekerja di area Lower Press tempat staf pers junior beraktivitas.

Dalam memo, NSC menyebut pembatasan ini berkaitan dengan “perubahan struktural baru” di lingkungan Dewan Keamanan Nasional. Kini, staf-staf pers Gedung Putih disebut lebih sering menangani materi yang bersifat rahasia dan berisiko tinggi.

Langkah ini diambil setelah NSC secara resmi ditempatkan di bawah kendali Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Sebelumnya, mantan Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dipindahkan dari posisinya setelah terseret skandal kebocoran rencana operasi militer AS di Yaman. (tb)