Wamenpora Pimpin Rakor Penyelesaian Dualisme Cabor

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) RI, Taufik Hidayat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penyelesaian dualisme cabang olahraga (cabor) di Graha Kemenpora, Kamis (27/11).

Rakor digelar sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menpora Erick Thohir untuk memastikan seluruh cabor berjalan dengan satu kepengurusan yang jelas.

Baca juga: Menpora Minta Dualisme Kepengurusan Cabor Diakhiri

Rakor dihadiri perwakilan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang dipimpin Sekjen Wijaya Mithuna Noeradi, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Sekjen Lukman Djajadikusuma, serta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) yang diwakili Waketum III Reza Oktoberia.

Wamenpora Taufik menegaskan bahwa Presiden memberi perhatian khusus terhadap penataan organisasi olahraga nasional. Dualisme kepengurusan dinilai dapat menghambat pembinaan atlet dan pencapaian prestasi.

“Kita ingin tahun depan lebih fokus pada pembinaan atlet dan cabor prioritas. Ini amanah langsung dari Bapak Presiden,” ujar Taufik. Ia menambahkan, beberapa cabor akan memperoleh prioritas pembinaan jangka panjang hingga 2028. Informasi resmi mengenai daftar cabor tersebut akan disampaikan Menpora Erick Thohir dalam waktu dekat.

Minta Klarifikasi

Dalam rakor, Kemenpora meminta klarifikasi soal cabor yang memiliki keanggotaan ganda di KONI dan Kormi. Pemerintah ingin memastikan penataan federasi agar setiap cabor memiliki komite pembina yang jelas dan tidak tumpang tindih.

“Jangan sampai satu cabor terdaftar di dua komite sekaligus. Kita ingin semuanya fokus dan tertata,” tegas Wamenpora. Pembahasan lainnya menyangkut cabor yang masih menghadapi dualisme kepengurusan.

Baca juga: KONI dan KOI Sepakat Akhiri Dualisme Cabor

Taufik meminta KONI dan KOI membuka daftar cabor yang belum selesai masalahnya, serta mempercepat komunikasi dengan masing-masing pengurus. “Presiden menanyakan langsung sampai kapan dualisme ini akan berlangsung. Pada akhirnya yang dirugikan adalah atlet,” kata Taufik.

Wamenpora mendorong seluruh komite olahraga untuk bekerja sama dan bersikap terbuka demi percepatan penyelesaian dualisme. Dengan penataan yang lebih tegas, pemerintah berharap pembinaan olahraga nasional dapat berjalan lebih efektif dan tidak menghambat persiapan menuju berbagai agenda olahraga internasional.

Rakor turut dihadiri Sesmenpora Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenpora Andry M. Ginting, serta Tenaga Ahli Wamenpora Bidang Hukum Ronald Panjaitan. (tb)