Ulama Aceh Dorong Prabowo Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional

NEWSREAL.ID, BANDA ACEH- Muzakarah Ulama Aceh 2025 secara resmi merekomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Darurat Bencana Nasional.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, mengatakan rekomendasi itu menjadi salah satu hasil utama Muzakarah Ulama Aceh yang digelar tahun ini.

Baca juga: Prabowo Pimpin Rapat Darurat di Aceh, Bahas Percepatan Penanganan Banjir Bandang dan Longsor

“Muzakarah Ulama Aceh menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait penanganan bencana, yakni penetapan bencana nasional dan penguatan peran masjid sebagai pemersatu umat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/12).

Ulama yang akrab disapa Abu Sibreh itu menjelaskan, muzakarah juga dirangkai dengan pembacaan samadiah dan doa bersama bagi para korban banjir dan tanah longsor. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Menurutnya, penetapan status bencana nasional dinilai krusial untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara lebih terkoordinasi dan akuntabel.

Peta Jalan

Selain itu, para ulama Aceh juga meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama seluruh bupati dan wali kota di Aceh agar menyusun peta jalan pembangunan pascabencana. Peta jalan tersebut diharapkan terintegrasi, berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.

Ulama juga mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan revisi anggaran agar selaras dengan kebutuhan penanganan banjir dan longsor di wilayah masing-masing.

Tak hanya ke daerah, permintaan juga ditujukan kepada Pemerintah Pusat agar memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang yang objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.

Dalam rekomendasi lainnya, para ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Mereka juga meminta penegakan hukum tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya bencana.

Masyarakat Aceh turut diimbau memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah, serta menghindari penyebaran fitnah dan provokasi.

Baca juga: Mentan Setujui 10 Ribu Ton Beras untuk Aceh

Sebagai ikhtiar spiritual, para ulama mengajak seluruh masyarakat untuk menghidupkan masjid, baik di wilayah terdampak maupun tidak terdampak bencana, melalui doa bersama, ibadah, dan kegiatan sosial-keagamaan guna memperkuat ketahanan spiritual masyarakat.

Abu Sibreh menambahkan, rekomendasi tersebut lahir dari aspirasi berbagai tokoh masyarakat, khususnya kalangan intelektual dan non-politik, yang berharap ulama bersatu menyuarakan sikap demi penanganan bencana yang lebih serius.

“Penyerahan penanganan kepada Pemerintah Pusat bukan berarti putus asa atau tidak bekerja. Ini adalah pengakuan bahwa dalam kondisi tertentu, bencana sebesar ini tidak mampu ditangani sendiri oleh daerah dan membutuhkan kehadiran negara,” tegasnya. (tb)