Nasional

Wakil Kepala BGN Ultimatum SPPG: Urus SLHS dalam Sebulan atau Disuspend

Tim Redaksi, Admin
Jumat, 5 Desember 2025 18:04 WIB
Wakil Kepala BGN Ultimatum SPPG: Urus SLHS dalam Sebulan atau Disuspend
NEWSREAL.ID - ARAHAN BGN: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, memberikan pengarahan dan evaluasi untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MGB) di Kabupaten Cilacap, Jumat (5/12) di Hotel Aston Inn, Cilacap. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, PURWOKERTO- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada dinas kesehatan. Batas waktu yang diberikan hanya satu bulan, dan jika tidak dipenuhi, SPPG akan dikenai penangguhan.

“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke dinas kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,” ujar Nanik saat menghadiri koordinasi dan evaluasi Program MBG di Karesidenan Banyumas, Purwokerto, Kamis.

Ia menekankan bahwa tidak ada alasan untuk menunda proses pendaftaran, mengingat pengurusan SLHS tidak dikenai biaya oleh Kementerian Kesehatan. Biaya hanya dikenakan untuk pengambilan serta pengujian sampel, yakni sebesar Rp1–2 juta. “Kalau ada pungutan macam-macam, laporkan ke saya,” tegasnya.

Baca juga: BGN Tegaskan MBG Bukan Ladang Bisnis

Dalam kesempatan tersebut, Nanik mengapresiasi SPPG dan mitra di Banjarnegara dan Purbalingga yang dapur MBG-nya telah mengantongi SLHS dan beroperasi sesuai standar sanitasi.

Ia juga mengajak peserta mendoakan para petugas SPPG yang tengah bertugas di dapur-dapur darurat untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Mohon doanya semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa,” ujarnya. Nanik menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang ahli gizi di Sigli, Aceh, akibat tersengat listrik saat bertugas. Seorang petugas lain di Aceh Tengah sempat terjebak banjir namun telah mendapat pertolongan.

Karesidenan Banyumas

Di wilayah eks Karesidenan Banyumas, BGN mencatat perkembangan SPPG sebagai berikut, Banjarnegara: kuota 131, terisi 68, beroperasi 46, semuanya telah memiliki SLHS. Purbalingga, kuota 133, terisi 79, beroperasi 54, seluruhnya sudah mengantongi SLHS, termasuk dua SPPG yang masih dalam persiapan.

Baca juga: BGN Ajukan Tambahan Rp28 Triliun, Pastikan Program MBG Tak Terhambat

Lalu Cilacap, kuota 163, terisi 127, beroperasi 95, dan 44 SPPG telah memiliki SLHS dan Banyumas, kuota terbesar 227, terisi 146, dan 116 sudah beroperasi.

Nanik berharap percepatan pengurusan SLHS dapat memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah. (ct)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...

Leave a comment