Delapan Menlu Tekan Israel Buka Akses Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama tujuh negara mitra mendesak Israel agar membuka akses penuh dan berkelanjutan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional untuk beroperasi di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Desakan tersebut disampaikan oleh Menlu Indonesia bersama Menlu Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Mereka menegaskan pentingnya memastikan operasi kemanusiaan dapat berjalan tanpa hambatan, dapat diprediksi, dan berkelanjutan, mengingat peran krusial PBB dan LSM internasional dalam merespons krisis kemanusiaan di Gaza.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun resmi X Kementerian Luar Negeri RI, @Kemlu_RI, Jumat, (2/1/2026), para menteri menegaskan bahwa segala bentuk upaya yang menghambat kemampuan organisasi kemanusiaan untuk beroperasi dinilai tidak dapat diterima.

Baca juga: Belgia Ajukan Intervensi di ICJ dalam Kasus Dugaan Genosida Israel di Gaza

Para Menlu juga menyampaikan apresiasi atas kerja tanpa henti badan-badan PBB, khususnya UNRWA, serta LSM kemanusiaan internasional yang terus memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina di tengah situasi yang semakin kompleks dan sulit.

Keprihatinan mendalam turut disampaikan atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza, yang diperparah oleh cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan badai.

Situasi tersebut semakin kritis akibat terbatasnya akses bantuan, krisis pasokan kebutuhan pokok yang menyelamatkan jiwa, serta lambatnya masuk material penting untuk pemulihan layanan dasar dan pembangunan hunian sementara.

Para menteri menyoroti bahwa cuaca buruk telah menyingkap rapuhnya kondisi kemanusiaan, khususnya bagi hampir 1,9 juta pengungsi yang tinggal di tempat penampungan tidak layak.

Banjir di kamp-kamp pengungsian, tenda yang rusak, bangunan yang runtuh, serta paparan suhu dingin yang diperparah malnutrisi, meningkatkan risiko serius terhadap keselamatan warga sipil, terutama anak-anak, perempuan, lansia, dan kelompok rentan secara medis.

Resolusi DK PBB

Dalam pernyataan tersebut, negara-negara terkait menegaskan kembali dukungan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 serta Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam memastikan implementasi rencana tersebut berjalan efektif.

Upaya ini ditujukan untuk menjamin keberlanjutan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza, serta memastikan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat Palestina. Selain itu, langkah tersebut diharapkan membuka jalan yang kredibel bagi penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.

Para Menlu menekankan perlunya segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal, termasuk penyediaan hunian yang layak dan tahan lama untuk melindungi warga dari kondisi cuaca ekstrem.

Baca juga: 

Mereka juga mendesak komunitas internasional agar menegakkan tanggung jawab hukum dan moral dengan menekan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, untuk mencabut pembatasan akses masuk dan distribusi bantuan penting.

Bantuan yang dimaksud meliputi tenda, material tempat tinggal, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, serta dukungan sanitasi. Selain itu, mereka menyerukan penyaluran bantuan kemanusiaan secara segera, menyeluruh, dan tanpa hambatan melalui PBB dan badan-badannya, serta percepatan rehabilitasi infrastruktur vital dan rumah sakit di Gaza.

Lebih lanjut, para menteri juga menuntut pembukaan Penyeberangan Rafah ke dua arah sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif Presiden Trump, guna memastikan kelancaran arus bantuan dan mobilitas kemanusiaan. (tb)