Eks Irjen ESDM Terseret Kasus Korupsi PJUTS, Negara Rugi Rp19,5 Miliar

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kortas Tipikor Polri resmi menetapkan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2017-2023, Akhmad Syakhroza (AS), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengatakan, perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan PJU tenaga surya berbasis photovoltaic (PV) di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM pada 2020.

“AS ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM RI periode 2017–2023,” kata Totok dalam konferensi pers, Rabu (31/12).

Baca juga: Sepanjang 2025, Polri Gagalkan Peredaran 590 Ton Narkoba Senilai Rp41 Triliun

Selain AS, penyidik juga menetapkan dua tersangka lain, yakni HS selaku Sekretaris Ditjen EBTKE sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode 2019–2021, serta L yang menjabat Direktur Operasional PT Len Industri sebagai perusahaan pemenang proyek.

Totok menjelaskan, proyek PJUTS tersebut dikerjakan PT Len Industri untuk wilayah tengah yang mencakup Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nilai kontrak proyek itu mencapai Rp108 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara mengalami kerugian sebesar Rp19.522.256.578,74. Kerugian tersebut terjadi karena pelaksanaan proyek tidak dijalankan sesuai prosedur akibat adanya pemufakatan jahat para tersangka.

Perubahan Spesifikasi

Dalam konstruksi perkara, AS diduga menunjuk keponakannya yang berinisial S untuk mengatur agar PT Len Industri yang dipimpin L dapat memenangkan proyek. S kemudian bersekongkol dengan L melakukan perubahan spesifikasi dan pemaketan proyek PJUTS, yang awalnya terdiri dari 15 paket kecil, sehingga PT Len Industri dapat mengikuti lelang.

“Perubahan spesifikasi dan pemaketan itu kemudian dilaporkan kepada AS. Selanjutnya, AS memberikan instruksi kepada HS dan L untuk menindaklanjutinya,” ujar Totok.

Pada periode April hingga Juni 2020, AS juga disebut menerbitkan laporan hasil reviu guna meloloskan PT Len Industri. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai post bidding karena dilakukan setelah proses lelang berjalan.

Baca juga: Polri Ungkap 1.280 Kasus Korupsi

Tekanan terhadap panitia pengadaan juga terjadi. Pada 9 Juni 2020, panitia pengadaan PJUTS Wilayah Tengah disebut mendapat intervensi dari HS agar memenangkan PT Len Industri, meskipun perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis.

Dalam pelaksanaannya, PT Len Industri turut mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak tercantum dalam dokumen penawaran tanpa sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akibatnya, sejumlah unit PJUTS tidak terpasang dan sebagian lainnya tidak sesuai spesifikasi, yang pada akhirnya memicu kerugian keuangan negara senilai Rp19,5 miliar. (tb)