JAKARTA,newsreal.id – Partai UKM Indonesia mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo rekrut 56 pegawai non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi ASN di institusi Polri. Dimana hal ini bisa menjadi solusi Novel Baswedan dkk yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.
Partai UKM Indonesia juga memuji langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan, bahwa institusi Polri siap merekrut Novel Baswedan dkk. Apalagi katanya, polemik tak lolosnya TWK sudah menjadi polemik hukum yang berkepanjangan.
“Partai UKM Indonesia mendukung langkah Kapolri yang mengungkapkan keberadaan Novel baswedan dkk, sangat dibutuhkan institusi Polri. Terutama dibutuhkan untuk pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di Tipikor,” ujar Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia di Jakarta, Rabu (29/09/2021).
Gus Din sapaan akrab dari Syafrudin Budiman mengatakan, kapasitas dan kapabilitas Novel Baswedan dkk, sangat diperlukan Polri. Terutama untuk mengurus tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan, penindakan dan lainnya, yang harus dilakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19.
Termasuk mengawal dan mengawasi pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain. Dimana bisa sangat banyak terjadi korupsi, gratifikasi dan lainnya.
“Kejahatan korupsi masih meningkat dan KPK tidak bisa kerja sendirian. Kalau secara administratif dan hukum tidak memenuhi syarat ASN di KPK, bisa saja tenaga dan kemampuannya dialihkan ke Polri. Novel Baswedan Dkk kan juga pengalaman memberantas korupsi, cocok itu,” tandas Gus Din yang juga pernah menjadi aktivis Kelompok Anti Korupsi (Kompak) ini.

Sebelumnya, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Selasa (28/09/2021) di Jakarta mengatakan, dirinya sudah bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merekrut 56 pegawai KPK tersebut. Nantinya Novel dkk akan dijadikan ASN di Polri. Sigit sapaan akrabnya juga mengatakan sudah mengantongi izin Jokowi.
“Tanggal 27/09/2021 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis, prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri, tentunya kami diminta untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan MenPAN-RB dan BKN,” ungkapnya.
Saat ini, Polri sedang mendiskusikan proses rekrutmen 56 pegawai KPK itu. Sigit juga mengaku yakin akan integritas Novel Baswedan dkk dilihat dari rekam jejak mereka di KPK.
“Kenapa demikian? Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak, dan tentunya pengalaman di dalam penanganan tipikor yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini sedang kita kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri,” pungkas Sigit. (red)
Empat Oknum TNI Ditahan, Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menahan empat personel TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Komandan Puspom TNI,...
KPK Bongkar Peran “Gus Alex” di Skandal Kuota Haji
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran penting Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji di...
BNN Musnahkan 34 Kg Narkoba, 147 Ribu Jiwa Disebut Terselamatkan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Narkotika Nasional memusnahkan sebanyak 34,21 kilogram barang bukti narkotika hasil pengungkapan sembilan kasus, yang disebut telah menyelamatkan sekitar 147.340 jiwa. Pelaksana Tugas...
Polisi Periksa Tujuh Saksi dan Analisis 86 CCTV Usut Teror Air Keras ke Aktivis Kontras
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Polisi terus mendalami kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus. Hingga kini,...
Aktivis Disiram Air Keras, Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus penyiraman diduga air keras terhadap seorang aktivis HAM memicu perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto disebut langsung memerintahkan kepolisian untuk mengusut tuntas...
KPK Curiga ‘THR Pejabat’ Tak Cuma di Cilacap, Kepala Daerah Lain Diminta Hentikan Praktik Ini
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus dugaan “THR pejabat” di Cilacap membuka kotak pandora baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian tunjangan hari raya dari kepala daerah...
Kunker Virtual, Jaksa Agung ST Burhanuddin Tekankan Penegakan Hukum Proaktif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menekankan pentingnya penegakan hukum yang proaktif, profesional, dan berintegritas kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia menjelang Hari Raya...
Sembilan OTT KPK Sepanjang 2026, Tiga Kasus Terjadi Selama Ramadan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan sembilan operasi tangkap tangan (OTT) sejak awal tahun 2026. Penangkapan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menjadi OTT...
KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang tunai dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, bersama 26 orang...
Menteri HAM Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras, Desak Polisi Usut Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia mengutuk keras aksi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban...
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Suap Proyek Daerah
NEWSREAL.ID, CILACAP- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Penangkapan tersebut diduga berkaitan...
Yaqut Cholil Qoumas Ditahan, KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset bernilai lebih dari Rp100 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji yang diperkirakan...


