Debat Capres: Ketum G-Nesia Sebut Program Prabowo Diterima Masyarakat, Calon Lain Retorika Belaka

JAKARTA,newsreal.id – Debat Calon Presiden (Capres) 2024 putaran pertama masih jadi perbincangan di ranah publik.

Ini tak lain karena debat yang berlangsung di Gedung KPU RI Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam, cukup seru dengan performa masing-masing Capres.

Debat yang dipandu moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi dan Penguatan Demokrasi.

Dari ketiga Capres yang perform di atas panggung, Prabowo Subianto dinilai sebagai kontestan yang memiliki program kerja paling konkret dibanding calon lain.

Bahkan, Prabowo yang merupakan Capres nomor urut 2 itu, mampu menyampaikan gagasan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat.

Selain itu, bahasa yang diucapkan juga sederhana dan tidak terlalu beretorika seperti kontestan lain.

Penilaian demikian disampaikan Ketua Umum G-Nesia Diah Warih Anjari. G-Nesia merupakan organ relawan yang mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

“Saya hadir di tengah-tengah acara Debat Capres, melihat secara langsung bagaimana mereka beradu gagasan, menyampaikan visi misi secara mendalam dan saling tanya jawab,” ujar Diah Warih Anjari.

“Namun, secara fair saya melihat bahwa Pak Prabowo paling moncer di debat kali ini. Saat adu gagasan dan tanya jawab, bahasa yang disampaikan mudah dicerna dan program-programnya begitu diterima masyarakat,” lanjut Diah Warih.

Retorika

Justru dia mempertanyakan calon lain ketika ditanya Prabowo, jawabannya selalu beretorika mendalam dan susah untuk dimengerti.

Diah Warih mengambil contoh tatkala Prabowo bertanya kepada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan soal penanganan polusi di DKI Jakarta selama dia menjadi gubernur periode 2017-2022.

“Bagaimana anggaran Rp80 triliun, Pak Anies, sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu berarti untuk mengurangi polusi,” tanya Prabowo kepada Anies.

Anies pun membawa-bawa angin, bahkan disebut Prabowo susah kalau menyalahkan angin ketika ada pemerintahan.

“Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta maka hari ini, besok, minggu depan akan konsisten akan terus kotor, tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa Minggu pagi Jagakarsa sangat kotor, apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya,” kata Anies.

“Angin itu bergerak dari sana ke sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak alat monitor maka tidak muncul, dan Jakarta pada saat itu bersih,” sambungnya.

Prabowo menilai Anies tidak seharusnya menyalahkan angin. Pria yang kini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) RI ini kembali menegaskan pertanyaannya yakni tentang penanganan polusi udara Jakarta dengan anggaran Rp80 triliun.

“Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mananya. Jadi saya bertanya, dengan anggaran segitu besar, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga, di mana rakyat Jakarta itu banyak yang mengalami sakit pernapasan,” tegas Prabowo.

Jika menyalahkan angin, menurut Prabowo, maka tidak perlu ada pemerintahan untuk menangani masalah ini.

“Jadi saya kira gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu,” kata Prabowo.(wil)