Ketua Umum G-Nesia Prihatin Kasus Tewasnya Pelajar di Tual

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang pelajar berinisial AT (14) di Kota Tual, Maluku, yang diduga akibat penganiayaan oleh oknum anggota Brimob.

Menurut Diah Warih, peristiwa yang merenggut nyawa siswa madrasah tsanawiyah tersebut tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat.

“Kami sangat prihatin dan berduka atas wafatnya ananda AT. Anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Apapun alasannya, tindakan kekerasan yang berujung hilangnya nyawa anak tidak bisa dibenarkan,” tegas Diah dalam pernyataannya, Minggu (22/2/2026).

Sebagaimana diberitakan, insiden itu terjadi saat patroli cipta kondisi yang dilakukan anggota Brimob Batalyon C Pelopor di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2/2026) dini hari. Saat berada di kawasan Tete Pancing, Bripda MS diduga mengayunkan helm taktikal ke arah dua pengendara motor yang melaju kencang.

Helm tersebut mengenai pelipis korban AT hingga terjatuh dan mengalami kondisi kritis. Korban sempat dirawat di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, namun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13.00 WIT. Sementara satu korban lain, NK (15), mengalami patah tangan.

Jadi Tersangka

Kapolres Tual AKBP Whansi Asmoro menyatakan Bripda MS telah ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara pada Jumat (20/2/2026). Tersangka dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, serta Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

Diah Warih menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Kami meminta Kapolri dan jajaran untuk mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti bersalah, pelaku harus dijatuhi sanksi pidana maksimal serta sanksi etik yang tegas. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, terlebih terhadap anak,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar proses pemeriksaan oleh Propam Polda Maluku dilakukan secara terbuka dan akuntabel, serta memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan hukum dan pemulihan hak-haknya.

Diah menambahkan, reformasi internal kepolisian harus terus diperkuat, khususnya dalam pembinaan personel di lapangan agar menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak.

“Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Kepercayaan publik adalah modal utama. Jangan sampai tindakan satu oknum merusak marwah institusi,” kata dia. G-Nesia dan Diwa Foundation, lanjut Diah, menyatakan siap mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak dan penegakan HAM di Indonesia. (tb)