Yusril Minta Oknum Brimob Aniaya Anak di Tual Disidang Etik dan Pidana

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan anggota Brimob berinisial Bripda MS yang diduga menganiaya anak hingga meninggal dunia di Tual, Maluku, harus diproses secara etik sekaligus pidana.

“Di negara hukum, tidak ada satu pun yang kebal hukum. Aparat penegak hukum pun wajib dihukum jika melanggar,” tegas Yusril dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, (22/2/2026).

Ia menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya AT (14), siswa madrasah tsanawiyah yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Menurutnya, tindakan yang diduga dilakukan oknum anggota Brimob itu telah melampaui batas kemanusiaan.

“Polisi adalah aparat negara yang wajib melindungi setiap jiwa. Jika ada oknum yang justru menganiaya, apalagi terhadap anak yang bukan terduga pelaku kejahatan, itu sungguh di luar perikemanusiaan,” ujarnya.

Yusril juga mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah Maluku dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang langsung merespons kasus ini, termasuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan perubahan ke arah yang lebih terbuka dan rendah hati.

Jadi Tersangka

Sementara itu, Kepolisian Resor Tual telah menetapkan Bripda MS sebagai tersangka. Status perkara dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, dan tersangka kini telah ditahan.

Kapolres Tual AKBP Whansi Des Asmoro menjelaskan, peristiwa bermula saat patroli Brimob melakukan kegiatan cipta kondisi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2) dini hari. Patroli awalnya berada di kawasan Mangga Dua, Langgur, lalu bergeser ke Desa Fiditan setelah menerima laporan warga terkait dugaan pemukulan di sekitar Tete Pancing.

Di lokasi, Bripda MS disebut mengayunkan helm taktikal sebagai isyarat ketika dua sepeda motor melaju kencang. Namun, helm tersebut mengenai pelipis kanan AT hingga korban terjatuh dalam posisi telungkup.

Korban sempat dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk mendapatkan perawatan. Namun pada pukul 13.00 WIT, korban dinyatakan meninggal dunia.

Atas perbuatannya, Bripda MS dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ia juga dikenakan Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

Yusril menambahkan, Komite Percepatan Reformasi Polri terus membahas pembenahan menyeluruh, mulai dari rekrutmen, pendidikan, disiplin, hingga pengawasan internal. Laporan akhir rekomendasi reformasi tersebut, kata dia, segera disampaikan kepada Presiden. (tb)