
JAKARTA- Indonesia akan segera bergabung dalam kelompok negara-negara berkembang terbesar di dunia, BRICS. Hal ini dikonfirmasi oleh ajudan presiden Rusia, Yury Ushakov, yang menyatakan bahwa Indonesia akan resmi menjadi mitra BRICS mulai 1 Januari 2025.
Selain Indonesia, delapan negara lain juga akan mendapatkan status yang sama, yaitu Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, dan Uzbekistan. Keputusan ini diambil setelah KTT BRICS di Kazan pada Oktober lalu, di mana banyak negara menyatakan minatnya untuk bergabung dengan organisasi ini.
“Minat yang besar terhadap BRICS menunjukkan bahwa negara-negara di dunia, terutama di kawasan Selatan Global, ingin bekerja sama dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang,” ujar Ushakov.
Pesatnya pertumbuhan BRICS menjadi ancaman bagi dominasi Amerika Serikat dan sekutunya di panggung dunia. Hal ini terbukti dari upaya mereka untuk menekan negara-negara yang diundang dalam KTT BRICS agar tidak bergabung dengan organisasi tersebut. “BRICS telah menjadi kekuatan pemersatu bagi negara-negara berkembang yang ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada negara-negara maju,” tambah Ushakov.
Keuntungan Besar
Dengan menjadi mitra BRICS, Indonesia diharapkan dapat meraih keuntungan besar, baik di bidang ekonomi maupun politik. Kerja sama dengan negara-negara anggota BRICS akan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia dan meningkatkan investasi asing langsung.
Kabar ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh BRICS di panggung dunia. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa forum Brasil, Rusia, India, China, and South Afrika atau BRICS tak bertolak belakang dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senin, (2/12).
Sejak awal bekerja menjadi Menteri Luar Negeri, kata Sugiono, dia telah menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Keinginan tersebut dia sampaikan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS di Rusia pada Oktober lalu
“Kami hadir di KTT BRICS sebagai utusan khusus dari presiden untuk menyampaikan keinginan indonesia bergabung dengan BRICS, sebagai sebuah upaya untuk meng-engage negara-negara yang tergabung di dalam BRICS dan menjadi bridge builder,” kata Sugiono.
Sejarah BRICS
BRICS adalah kelompok negara yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (South Africa), yang menjalin kerja sama terkait pengembangan dan pengaruh dalam urusan internasional. Nama BRICS sendiri merupakan akronim dari huruf depan masing-masing negara anggotanya.
Mengutip dari BRICS Portal, Rusia merupakan pihak yang memprakarsai pembentukan BRICS. Sejarahnya bermula pada 20 September 2006, ketika diadakan Pertemuan Tingkat Menteri BRICS yang pertama atas usul Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Sesi Sidang Majelis Umum PBB di New York. Para menteri luar negeri dari Rusia, Brasil, dan Cina serta Menteri Pertahanan India ikut serta dalam pertemuan ini. Mereka menyatakan minat mereka untuk memperluas kerja sama multilateral.
Selanjutnya pada 16 Juni 2009, Yekaterinburg, Rusia menjadi tuan rumah diselenggarakannya KTT BRICS yang pertama. Para Pemimpin BRIC mengeluarkan pernyataan bersama setelah KTT tersebut dan menetapkan dokumen yang menyatakan tujuan BRIC, yaitu “untuk mempromosikan dialog dan kerja sama di antara negara-negara kita dengan cara yang bertahap, proaktif, pragmatis, terbuka dan transparan. Dialog dan kerja sama negara-negara BRIC kondusif tidak hanya untuk melayani kepentingan bersama ekonomi pasar berkembang dan negara-negara berkembang, tetapi juga untuk membangun dunia yang harmonis dengan perdamaian abadi dan kemakmuran bersama.”
Dokumen tersebut menguraikan persepsi umum tentang cara-cara untuk mengatasi krisis keuangan dan ekonomi global. Kekuatan ekonomi negara-negara BRICS yang terus meningkat, signifikansi mereka sebagai salah satu kekuatan pendorong utama pembangunan ekonomi global, populasi mereka yang besar, dan sumber daya alam yang melimpah menjadi fondasi pengaruh mereka di kancah internasional.
Negara-negara BRICS adalah anggota organisasi dan lembaga internasional terkemuka yang berpengaruh, termasuk PBB, G20, Gerakan Non-Blok (GNB), dan Group of 77 (G77). Mereka juga merupakan anggota berbagai asosiasi regional.
Hubungan antara mitra-mitra BRICS dibangun di atas Piagam PBB, yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang diakui secara umum telah disetujui oleh negara-negara anggota dalam KTT tahun 2011, yaitu: keterbukaan, pragmatisme, solidaritas, sifat non-blok, dan netralitas yang berhubungan dengan pihak ketiga.
BRICS yang semula hanya beranggotakan lima negara, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, kini telah bertambah. Berdasarkan KTT BRICS 2023 di Johannesburg, sejumlah negara baru yang bergabung dalam BRICS+ adalah Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). (Ant,tb)
Menhaj Pastikan Haji 2026 Tetap Sesuai Jadwal
NEWSREAL.ID, SURABAYA- Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf memastikan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal, meskipun situasi geopolitik global tengah...
Kepala BNN Dorong Pendekatan Berimbang Tangani Narkotika
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepala Badan Narkotika Nasional RI Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya pendekatan berimbang dalam penanganan narkotika, yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga...
BGN Bentuk Tim Khusus Awasi Sertifikasi SPPG, Jaga Mutu Program Makan Gratis
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim internal khusus untuk mengawasi sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas program...
Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Setor Rp17 Triliun ke Dewan Perdamaian Trump
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen memberikan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun untuk bergabung...
Mensos: Efisiensi Anggaran Tak Akan Sentuh Bansos
NEWSREAL.ID, SURABAYA- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan berdampak pada bantuan sosial (bansos)...
Puncak Arus Balik Diprediksi 24 Maret, Polri Imbau WFA untuk Hindari Penumpukan Kendaraan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) guna mengurai potensi kemacetan saat arus balik Lebaran 2026. Langkah...
Menhub Pastikan Mudik-Balik Lancar
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan seluruh fasilitas transportasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2026 berjalan aman, lancar, dan optimal. Pernyataan itu disampaikan saat...
Usai Lebaran, ASN WFH 1 Hari per Pekan, Pemerintah Klaim Hemat BBM hingga 20 Persen
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Lebaran 2026. Skema ini dirancang sebagai langkah efisiensi energi...
Arus Balik Lebaran, KAI Siapkan 293 Ribu Kursi ke Jakarta
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan ketersediaan kursi kereta api untuk arus balik Lebaran 2026 masih aman. Tercatat, sebanyak 293.937 tempat duduk masih...
Arus Balik Lebaran, Polri Minta Pemudik Manfaatkan Diskon Tol 26-27 Maret
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat memanfaatkan diskon tarif tol saat arus balik Lebaran pada 26–27 Maret 2026 guna mengurai kepadatan kendaraan....
Ini Daftar Wilayah RI Berpotensi Paling Panas di Kemarau 2026 Versi BMKG
NEWSREAL.ID, JAKARTA– BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami suhu lebih panas selama musim kemarau 2026, meski tidak seekstrem tahun 2024. Dalam laporan Climate...
Prabowo Buka Alasan RI Gabung BoP
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan Indonesia bersama negara-negara mayoritas Muslim bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keputusan itu disebut sebagai...

