Nadiem Ikut Jadi Tersangka, Korupsi Laptop Rp1,98 Triliun Kian Menggurita

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menjerat lima orang sebagai tersangka, termasuk mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengumumkan penetapan tersangka itu dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9). “Telah ditetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” ujarnya.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, menegaskan status hukum Nadiem muncul setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup. “Berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli, surat, dan barang bukti yang ada, penyidik menetapkan NAM selaku Mendikbudristek periode 2019–2024 sebagai tersangka,” kata Nurcahyo.

Dugaan korupsi ini ditaksir menimbulkan kerugian negara hampir Rp2 triliun, meskipun angka pastinya masih menunggu perhitungan resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain Nadiem, empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka ialah Sri Wahyuningsih (SW), mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen 2020–2021, Mulyatsyah (MUL), mantan Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Jurist Tan (JT/JS), staf khusus Mendikbudristek era Nadiem dan Ibrahim Arief (IBAM), konsultan perorangan proyek infrastruktur teknologi di Kemendikbudristek.

Peran Kunci

Kejagung menyebut Nadiem diduga memiliki peran kunci. Ia menginisiasi kerja sama dengan Google Indonesia pada awal 2020 untuk penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan. Padahal, uji coba sebelumnya pada 2019 dinyatakan gagal.

Untuk melancarkan rencana itu, Nadiem disebut menggelar rapat virtual bersama jajarannya dan mewajibkan penggunaan Chromebook sebagai perangkat TIK di sekolah. Dari sinilah pengadaan laptop massal dimulai, hingga menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran.

Sementara empat tersangka lain diduga ikut mengatur mekanisme pengadaan, mengarahkan hasil kajian teknis, hingga mengubah sistem e-katalog demi memastikan produk Google digunakan.

Akibatnya, pengadaan lebih dari 1,2 juta unit Chromebook senilai Rp9,3 triliun tidak berjalan optimal karena perangkat dinilai sulit dipakai guru maupun siswa.

Kasus ini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena besarnya kerugian negara, tetapi juga lantaran menyeret nama mantan menteri muda yang pernah dipuji sebagai wajah baru reformasi pendidikan. (tb)