Soroti Masalah Struktural Pendidikan, Revisi UU Sisdiknas Dinilai Krusial

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Persoalan pendidikan nasional dinilai tak bisa diselesaikan tanpa membenahi akar permasalahan struktural. Dalam hal ini, Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola dan kesenjangan regulasi yang selama ini menghambat.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Rizal Ul Haq menyatakan bahwa revisi UU Sisdiknas dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia.

“Revisi UU Sisdiknas diharapkan dapat menyelesaikan sebagian masalah struktural di pendidikan karena masalahnya saling terkait,” ujar Fajar dalam seminar Mewujudkan Amanat Konstitusi: Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing, di Jakarta, Senin (30/6).

Fajar menjelaskan, ketimpangan regulasi antara kementerian turut memperkeruh koordinasi. Misalnya, Kemendikdasmen menganut pendekatan desentralistik, sementara Kementerian Agama cenderung sentralistik.

Tumpang Tindih

Perbedaan ini kerap menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakefisienan pelaksanaan program. Dalam forum itu, Fajar juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pendidikan dasar gratis yang berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta.

Pihaknya menilai, putusan tersebut dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, ia menyoroti minimnya porsi pengelolaan anggaran pendidikan oleh Kemendikdasmen yang hanya sekitar 4,6 persen dari total anggaran.

Sisanya disalurkan langsung ke daerah dan institusi terkait. Ia berharap, putusan MK dapat menjadi dasar untuk mendorong konsolidasi, refocusing, serta realokasi anggaran secara lebih efektif melalui dukungan legislatif.

Fajar juga menekankan bahwa pendidikan tidak semata soal gedung sekolah dan guru. Lingkungan seperti alam juga dapat menjadi ruang belajar. “Kita harus sepakat bahwa pendidikan adalah membekali anak dengan karakter dan keterampilan agar bisa hidup mandiri,” katanya.

Sebagai bagian dari pembaruan kebijakan, Kemendikdasmen akan memperkenalkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) opsional yang dapat diikuti oleh peserta dari sekolah formal maupun informal.

Seminar ini turut dihadiri sejumlah narasumber penting, termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sebagai keynote speaker, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan BRIN. (ct)