Utang Pemerintah yang Harus Dibayar Juni 2025 Capai Rp178 Triliun

NEWSREAL, JAKARTA – Pemerintah Indonesia harus membayar utang sebesar Rp178,2 triliun pada bulan Juni 2025. Ini adalah utang yang jatuh tempo dan menjadi tanggungan pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Jumlah ini dihitung dari data terbaru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 2 Mei 2025, dan berasal dari berbagai jenis Surat Berharga Negara (SBN)—alat yang biasa digunakan pemerintah untuk meminjam uang dari masyarakat atau investor.

Ada enam jenis SBN yang jatuh tempo pada Juni 2025 yakni SPN12250612 senilai Rp1 triliun, jatuh tempo 12 Juni, FR0081 sebesar Rp142,2 triliun, jatuh tempo 15 Juni dan RIJPY0625 senilai 68,2 miliar yen Jepang atau sekitar Rp7,7 triliun, jatuh tempo 9 Juni.

Lalu ada SPNS09062025 sebesar Rp3,6 triliun, jatuh tempo 9 Juni, SNI0625 dalam bentuk dolar AS senilai 750 juta dollar AS atau sekitar Rp12,2 triliun, jatuh tempo 23 Juni. Serta ST010T2 senilai Rp11,5 triliun, jatuh tempo 10 Juni. Kalau dijumlahkan semuanya, totalnya mencapai Rp178,2 triliun yang harus dibayar pemerintah bulan ini.

Tak hanya itu, sepanjang tahun 2025, pemerintah harus membayar total utang sebesar Rp800,33 triliun yang terdiri atas utang dari SBN: Rp705,5 triliun serta utang dari pinjaman lain (termasuk luar negeri): Rp94,83 triliun.

Tepat Waktu

Namun demikian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pembayaran utang dilakukan secara terencana dan tepat waktu. Pada tahun 2025 ini utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp 800,33 triliun.

“Yang penting semua kewajiban utang kami tunaikan dengan baik. Semua kewajiban kami bayar secara tepat waktu dan tepat jumlah. Semuanya kami rencanakan dengan baik,” ucap Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenkeu, Suminto di Jakarta International Convention Center, Kamis (12/6).

Suminto mengatakan, pemerintah melakukan perencanaan secara matang untuk membayar kembali obligasi yang sebelumnya dilelang. Begitu juga dana pinjaman juga selalu dibayar tepat waktu.

“Mengenai nilainya kan relatif, karena bulan ke bulan bervariasi, jatuh tempo terdistribusi di berbagai tanggal, tetapi semuanya sudah masuk dalam perencanaan pengelolaan utang,” tutur Suminto.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi jatuh tempo sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Risiko yang dihadapi negara bukan pada besarnya nominal utang tetapi bagaimana negara melakukan pengelolaan utang. Bila perekonomian negara tetap baik maka akan mempengaruhi kinerja fiskal.

“Kalau negara ini tetap kredibel, APBN baik, kondisi ekonomi baik, kondisi politik stabil maka revolving sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil. Market beranggapan negara ini tetap sama,” tutur Sri Mulyani.

Dia menegaskan bahwa nilai utang dengan jatuh tempo yang terlihat tinggi tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama. Namun, bila salah satu faktor tersebut berubah maka akan mempengaruhi persepsi investor.

“Jadi mereka pasti revolve kecuali panik, kecuali mereka berpikir negara ini sudah gak bagus, ‘aku keluar’. Makanya stabilitas, sustainabilitas, dan kredibilitas menjadi penting,” terang Sri Mulyani. (ct)