Wamenhub: Terobosan Hukum Mendesak untuk Atasi Persoalan Ojol

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menegaskan pentingnya terobosan hukum sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan beragam persoalan yang selama ini dihadapi pengemudi ojek daring (ojol), aplikator, dan pengguna jasa.

Ia menilai regulasi yang ada saat ini belum mampu menjawab dinamika yang semakin kompleks di sektor transportasi berbasis aplikasi.

“Disarankan agar Kementerian Perhubungan bisa membuat satu terobosan hukum yang bisa dijadikan pedoman, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya,” ujar Suntana usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/6).

Payung Hukum

Menurutnya, kebutuhan akan payung hukum yang jelas dan komprehensif makin mendesak, terutama setelah gelombang unjuk rasa nasional oleh para mitra pengemudi ojol pada Mei 2025 lalu.

Dalam unjuk rasa yang berlangsung serentak di lebih dari 20 kota, para pengemudi menyuarakan lima tuntutan utama, di antaranya Transparansi dan keadilan dalam sistem tarif, termasuk protes atas layanan “hemat” dengan kompensasi rendah hanya Rp5.000 per pesanan.

Kedua, penurunan potongan (fee) aplikator yang dinilai mencekik, yakni antara 20–30 persen dari pendapatan mitra. Ketiga, perlindungan jaminan sosial dan keselamatan kerja, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi kecelakaan.

Lalu tuntutan keempat, transparansi dalam sistem suspend dan pemutusan kemitraan dan terakhir regulasi formal dan perlindungan hukum bagi mitra sebagai pekerja sektor informal.

Suntana menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang (UU) yang mengatur secara khusus sektor transportasi daring memang menjadi kebutuhan, sebagaimana disuarakan oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Namun, proses penyusunan UU akan membutuhkan waktu panjang dan melibatkan banyak pihak.

“Pembuatan undang-undang itu panjang prosesnya, tapi kita akan kaji apakah bisa didorong lebih cepat, atau sementara dibuat regulasi turunan sebagai langkah awal,” ujar Suntana.

Saat ini, pengaturan soal ojol hanya berada di ranah regulasi teknis seperti Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Namun, Permenhub ini dinilai tidak cukup kuat dari sisi hukum dan rentan terhadap interpretasi sepihak oleh aplikator. Lebih lanjut, Suntana mengatakan bahwa Kemenhub akan segera berkoordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk membahas aspek perlindungan kerja, keselamatan, dan keadilan tarif.

“Kami akan bergerak cepat dan hati-hati. Tidak bisa asal buat aturan. Tapi aspirasi mitra jelas harus kita tanggapi secara serius,” ujarnya.

Saat ini, sektor transportasi daring diperkirakan melibatkan lebih dari 2,5 juta pengemudi aktif di seluruh Indonesia. Mereka menjadi tulang punggung layanan logistik, antar makanan, dan transportasi harian, terutama di kota-kota besar.

Pemerintah diharapkan segera hadir dengan kebijakan yang adil, berpihak, dan berkelanjutan agar sektor ini tidak hanya menguntungkan aplikator, tetapi juga memberikan kepastian hidup bagi para mitra pengemudi dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna. (ct)