Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

201 Ton Beras Oplosan Disita, Satgas Pangan Bongkar Praktik Curang di Gudang dan Pasar

Tim Redaksi, Newsreal.id
Kamis, 24 Juli 2025 15:09 WIB
201 Ton Beras Oplosan Disita, Satgas Pangan Bongkar Praktik Curang di Gudang dan Pasar
NEWSREAL.ID - SATGAS PANGAN POLRI: Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf dari Satgas Pangan Polri memimpin konferensi pers terkait pengungkapan kasus penjualan beras bermerek yang tidak sesuai dengan standar mutu di Jakarta, Kamis (24/7). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Praktik kecurangan dalam distribusi beras kembali terbongkar. Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan menyita sedikitnya 201 ton beras oplosan dari sejumlah gudang dan pasar induk di tiga provinsi.

Penyitaan ini dilakukan setelah penyidik menemukan pelanggaran terkait mutu dan takaran beras dari empat lokasi berbeda. “Sampai dengan hari ini, barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras dengan total 201 ton,” ungkap Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7).

Penggerebekan dilakukan di kantor dan gudang PT Food Station di Jakarta Timur dan Subang (Jawa Barat), gudang PT Padi Indonesia Maju Wilmar di Serang (Banten), serta Pasar Induk Beras Cipinang.

Beras yang disita terbagi dalam kemasan premium 5 kilogram sebanyak 39.036 bungkus dan 2,5 kilogram sebanyak 2.304 bungkus. Tak hanya produk fisik, polisi juga mengamankan sejumlah dokumen penting, termasuk dokumen produksi, legalitas perusahaan, izin edar, hingga sertifikat merek dan hasil uji laboratorium dari Kementerian Pertanian.

Lima Merek

Dari hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian, polisi mengidentifikasi lima merek beras premium yang tidak memenuhi ketentuan mutu. Di antaranya: Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen (diproduksi PT Food Station); Jelita (Toko Sumber Rejeki); serta Sania (PT Padi Indonesia Maju Wilmar).

Atas temuan tersebut, penyidik resmi meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. “Ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dalam kasus pelanggaran mutu dan takaran beras, sehingga status perkara ditingkatkan,” jelas Helfi.

Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sirkulasi bahan pangan pokok yang sangat vital bagi masyarakat. Selain berpotensi merugikan konsumen, praktik ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara jujur.

Polisi kini tengah membidik para pihak yang terlibat, baik perseorangan maupun korporasi. Penyidikan lanjutan akan menentukan siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. (tb)

Berita Terbaru

Timur Tengah Memanas, DPR Minta Pemerintah Percepat Kemandirian Energi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan geopolitik global yang meningkat mendorong DPR RI mendesak pemerintah mempercepat program kemandirian energi nasional. Eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan...

Antisipasi Dampak Perang AS-Iran, Airlangga: Pasokan Energi RI Sudah Diamankan dari Luar Timur Tengah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi gejolak pasokan energi akibat konflik global. Salah satunya dengan mengamankan sumber energi dari berbagai negara di...

Ombudsman Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Impor 150 Ribu Mobil Niaga dari India

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rencana pemerintah mengimpor 150 ribu mobil niaga dari India untuk mendukung logistik Koperasi Desa menuai sorotan. Ombudsman RI menyarankan agar kebijakan tersebut dievaluasi...

Mudik Lebaran 2026, PT Pelni Beri Diskon Tiket 30 Persen

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar baik buat calon pemudik jalur laut. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memberikan diskon tiket kapal sebesar 30 persen selama periode mudik Lebaran...

Malaysia Dukung RI Pimpin D-8, Titip Pesan: Jangan Lupa UMKM!

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Malaysia resmi kasih “lampu hijau plus dukungan penuh” buat Indonesia yang lagi pegang tongkat komando organisasi Developing Eight (D-8). Tapi ada satu catatan...

Airlangga Ingatkan Dampak Perang AS-Iran: Harga BBM Bisa Ikut Terkerek

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran tak hanya berdampak pada geopolitik global, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Menteri...

Soal Moratorium Ritel Modern, Menkop: Itu Kewenangan Pemda, Bukan Pemerintah Pusat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kebijakan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan ritel modern sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda), bukan ranah Kementerian...

Kemenaker Pastikan Bonus Hari Raya Ojol Tetap Ada, Maksimal H-7 Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramadan sudah berjalan sepekan, dan pertanyaan klasik menjelang Lebaran kembali muncul: kapan THR cair? Bagi pengemudi ojek online (ojol), kabar baiknya Bonus Hari...

APKLI Desak Penataan Ulang Ritel Modern

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keberadaan warung kelontong kian terdesak. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat jumlah warung kelontong di Indonesia terus menyusut dalam hampir dua dekade...

103 Ribu Kursi Kereta Mudik Lebaran 2026 Masih Tersedia

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Buat kamu yang belum pegang tiket mudik Lebaran 2026, tenang dulu. Masih ada sekitar 103 ribu kursi kereta untuk periode pra-Lebaran 11-20 Maret...

Danantara Hidupkan Lagi Tambang Ombilin, Target Serap 1.000 Pekerja

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mendorong percepatan reaktivasi tambang batu bara Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Jika kembali beroperasi, tambang legendaris ini diproyeksikan...

Ombudsman Buka Posko THR 2026, Soroti Ratusan Aduan yang Belum Tuntas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta sejumlah pemerintah daerah menyelenggarakan Posko THR Keagamaan 2026 menjelang pencairan tunjangan hari...

Leave a comment