Klaim Setor Rp1.85 Triliun ke Negara, KPK Ajukan Tambahan Anggaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah memulihkan keuangan negara sebesar Rp1,85 triliun sepanjang periode 2022 hingga 2024.

Dana tersebut berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hibah, serta barang rampasan hasil tindak pidana korupsi yang berhasil disita dan dikelola.

“Selama tiga tahun terakhir, sejak 2022 hingga 2024, KPK mencatat telah memulihkan keuangan negara total sejumlah Rp1,85 triliun. Dengan rincian Rp558,4 miliar pada 2022, Rp539,6 miliar pada 2023, dan Rp753,6 miliar pada 2024,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (15/7).

Budi menjelaskan bahwa nilai pemulihan tersebut setara dengan sekitar 50 persen dari total anggaran KPK selama tiga tahun, yang mencapai Rp3,91 triliun. Realisasi anggaran KPK pun terbilang tinggi: 96,98 persen pada 2022, 99,23 persen pada 2023, dan 98,29 persen pada 2024.

Pada tahun berjalan 2025, per akhir Juni, KPK telah menyerap 59,5 persen dari pagu anggaran Rp1,17 triliun atau sebesar Rp736,3 miliar. Dari sisi pemulihan keuangan negara, KPK sudah menyumbang Rp452,88 miliar, terdiri atas Rp402,61 miliar dari PNBP dan Rp50,26 miliar dari hibah serta penetapan status penggunaan (PSP) barang rampasan.

Tambahan Anggaran

Meski mencatat kinerja positif, KPK tetap mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun ke DPR untuk memperkuat fungsi penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi.

“Dalam kegiatan penindakan, KPK butuh anggaran untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan,” jelas Budi Prasetyo.

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran tambahan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan layanan gratifikasi, pemeriksaan LHKPN, survei integritas nasional, serta penguatan edukasi antikorupsi melalui insersi kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi.

Menurutnya, kontribusi KPK dalam bentuk pemulihan aset melalui PNBP dan PSP bukan hanya menunjukkan efektivitas lembaga, tetapi juga menjadi tolok ukur penting atas efisiensi penggunaan anggaran lembaga antikorupsi.

“Selama tiga tahun terakhir, asset recovery KPK sudah hampir mencapai 50 persen dari total anggaran yang kami kelola. Ini bukti nyata bahwa kami tidak hanya bekerja menindak, tetapi juga mengembalikan kerugian negara,” tegas Budi.

Dengan tambahan anggaran yang diajukan, KPK berharap dapat memperluas dampak upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, mulai dari ruang sidang hingga ruang kelas. (tb)