Pemerintah Genjot Intervensi Keluarga Miskin Berisiko Stunting

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menempuh pendekatan lebih komprehensif untuk menurunkan prevalensi stunting, dengan memusatkan perhatian pada 1,4 juta keluarga berisiko tinggi dari kelompok masyarakat termiskin di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7).

Ia menjelaskan bahwa dari 42 juta pasangan usia subur di Indonesia, terdapat 8,6 juta keluarga berisiko stunting, dan di antaranya 1,4 juta keluarga berasal dari desil 1, yaitu kelompok 10 persen terbawah dalam tingkat kesejahteraan nasional.

“Keluarga miskin dengan risiko stunting tinggi ini menjadi prioritas penanganan karena kondisi mereka sangat rentan, baik dari segi nutrisi maupun akses layanan dasar,” ungkap Wihaji.

Menurutnya, strategi penurunan angka stunting akan difokuskan pada perbaikan akses air bersih, edukasi gizi, sanitasi, serta intervensi perilaku, dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat sebagai agen perubahan sosial.

“Perubahan perilaku tidak cukup hanya melalui edukasi formal. Di banyak wilayah, tokoh agama dan adat jauh lebih didengar. Maka mereka akan kami libatkan dalam kampanye pencegahan stunting,” tambahnya.

Wihaji memaparkan bahwa faktor non-nutrisi turut memperbesar risiko stunting. Dari data yang dihimpun, 3,7 juta keluarga risiko stunting tidak memiliki jamban layak, 1,9 juta tidak memiliki akses air minum utama yang layak, dan 4,3 juta pasangan usia subur masih terjebak dalam pola “empat terlalu”: terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak dalam melahirkan, serta tidak menggunakan kontrasepsi modern.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam rapat menyatakan bahwa intervensi gizi terhadap ibu hamil masih perlu diperkuat. Dua program utama yang belum mencapai target adalah konsumsi tablet tambah darah dan pemberian makanan tambahan bagi ibu dengan kekurangan energi kronik (KEK).

“Target konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan sebesar 65 persen, tapi baru tercapai 15,5 persen. Sementara asupan gizi tambahan bagi ibu hamil KEK baru mencapai 40,7 persen dari target 84 persen,” jelas Menkes.

Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperluas cakupan layanan dan distribusi nutrisi bagi kelompok rentan, termasuk melalui sistem distribusi langsung di posyandu dan puskesmas.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan stunting yang menargetkan prevalensi stunting anak turun ke bawah 14 persen pada tahun 2027. (ct)