PKS Respons Positif Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai tahun 2029.

Ia menilai putusan tersebut diambil secara sah, transparan, dan tanpa dissenting opinion di antara para hakim. “Putusan MK kali ini disetujui secara bulat tanpa perbedaan pendapat antar hakim. Itu menandakan proses pengambilan keputusan yang terbuka dan transparan,” ujar Mardani saat dihubungi, Senin (28/7).

Mardani yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Pemilu dan Pilkada menilai, pemisahan jadwal pemilu akan memberikan ruang lebih luas bagi isu-isu daerah untuk mencuat dan diperhatikan secara serius. Selama ini, katanya, pemilu lokal sering tersisih dalam hingar-bingar pemilu nasional.

“Pemisahan pemilu ini penting untuk memperkuat otonomi daerah. Tidak semua urusan harus berpusat di Jakarta. Dengan waktu pelaksanaan terpisah, isu daerah bisa lebih detail dibahas dan mendapat porsi yang layak,” tegasnya.

Argumentasi MK

Ia menolak anggapan sejumlah pihak yang menyebut putusan MK ini bertentangan dengan konstitusi. Mardani percaya hakim-hakim MK memahami konstitusi secara mendalam.

“Kalau ada yang bilang melanggar UUD, saya tidak yakin. Hakim MK itu paham betul konstitusi. Tapi bagus kalau ini jadi ruang diskursus publik. Kita tunggu argumentasi lengkapnya dari MK,” ujar Mardani.

Menurutnya, DPR RI, khususnya Komisi II, akan terus mengawal tindak lanjut putusan ini melalui revisi UU Politik yang tengah disiapkan dalam bentuk omnibus law. Ia mendorong agar keputusan besar semacam ini melibatkan dialog antar-lembaga negara dan masyarakat sipil.

“Semua pihak, legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada akhirnya punya tujuan yang sama, yaitu memperkuat demokrasi kita. Dan pemisahan pemilu ini adalah salah satu langkah menuju proses demokrasi yang lebih sehat,” katanya.

Sebagaimana diketahui, MK lewat putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa Pemilu Nasional 2029 akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD. Sementara Pemilu Lokal, yang meliputi DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah, akan digelar terpisah antara dua hingga dua setengah tahun setelahnya, yakni antara 2031 hingga 2032.

Meski begitu, perdebatan konstitusional masih mengemuka dan belum semua fraksi DPR mengambil sikap resmi. Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada akan menjadi titik krusial dalam mengimplementasikan putusan tersebut. (tb)