Polri Perkuat Koalisi Regional Tangkal Eksploitasi Anak di Dunia Digital

terus ditingkatkan oleh Kepolisian RI melalui kerja sama lintas negara. Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri memperkuat jaringan internasional dalam penanggulangan kejahatan siber terhadap anak.

Direktur Dittipid PPA dan PPO Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke dua pusat penanganan kejahatan anak berbasis digital, yakni Philippine Internet Crimes Against Children Center (PICACC) di Quezon City, Filipina dan Thailand Internet Crimes Against Children Center (TICACC) di Bangkok, pekan lalu.

“Kegiatan ini menjadi momen penting membangun sinergi global dalam melawan eksploitasi seksual terhadap anak di dunia maya,” ujar Nurul saat menghadiri Rakernis Ditreskrimum Polda Kepri, Rabu (23/7).

Menurut Nurul, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di ruang digital terus berkembang seiring meningkatnya akses teknologi. Faktor sosial seperti kemiskinan, rendahnya literasi digital, dan minimnya pengawasan keluarga, menjadi pemicu tingginya kerentanan anak di Indonesia dan negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Mitra Internasional

Di hadapan mitra internasional, Nurul juga memaparkan program Rise and Speak atau Berani Bicara Selamatkan Bersama yang menjadi gerakan nasional untuk mendorong masyarakat, korban, dan saksi berani melaporkan kejahatan seksual dan eksploitasi terhadap anak.

PICACC, yang dibentuk pada 2019, merupakan pusat koordinasi internasional yang melibatkan Kepolisian Filipina, Biro Investigasi Nasional, Kepolisian Federal Australia, National Crime Agency Inggris, dan organisasi International Justice Mission. Belanda turut bergabung pada 2021.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke TICACC, Nurul menilai keberhasilan pusat tersebut dalam menyelamatkan ratusan anak dari jaringan eksploitasi daring menjadi referensi penting bagi Polri dalam mengembangkan strategi serupa.

“Kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak awal kolaborasi jangka panjang. Perlindungan anak adalah isu kemanusiaan yang lintas batas negara,” tegasnya.

Sejak pembentukan Dittipid PPA dan PPO pada Oktober 2024, Polri telah memprioritaskan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, kelompok rentan, dan tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu langkah konkret dilakukan lewat Satgas Pornografi Anak Online, yang sejak Mei 2024 telah memblokir lebih dari 1.900 konten berbahaya di ruang digital. “Dengan sinergi global, kita ingin pastikan ruang digital yang aman bagi seluruh anak-anak Indonesia,” tutup Nurul. (tb)