Sri Mulyani Anggarkan Rp240 Triliun untuk MBG

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo hingga Rp240 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara penuh pada tahun 2026.

Namun hingga pertengahan 2025, realisasi anggaran masih jauh dari target, dengan penyerapan baru menyentuh angka Rp5 triliun, atau sekitar 4 persen dari total estimasi belanja.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diklaim menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk anak sekolah, ibu hamil, dan balita dari kelompok rentan.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa target penerima manfaat telah ditetapkan mencapai 82,9 juta jiwa, yang terdiri atas siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

Target ini kini secara resmi masuk dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan APBN 2026. “Sehingga untuk tahun 2026, keseluruhan tahun sudah didesain dengan target 82,9 juta penerima. Outlook anggaran juga sudah disusun mulai dari Rp71 triliun, Rp116 triliun, dan bahkan bisa mencapai Rp240 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Ia menambahkan, besarnya porsi anggaran tersebut mencerminkan fokus pemerintah pada belanja produktif yang berpotensi menciptakan multiplier effect, baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun dampak ekonomi lokal di sektor pertanian, perikanan, dan industri makanan.

Masih Minim

Di sisi lain, penyerapan anggaran untuk tahun 2025 masih minim. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa hingga Juni 2025, baru Rp5 triliun yang terserap dari total pagu indikatif Rp121 triliun untuk tahun berjalan.

“Sampai saat ini baru 5,5 juta orang yang menerima manfaat program makan bergizi gratis. Padahal target tahun ini lebih dari 50 juta jiwa,” ujar Zulkifli yang juga Ketua Umum PAN itu.

Pemerintah menyebutkan sejumlah tantangan dalam implementasi program ini, mulai dari kesiapan logistik, distribusi makanan di daerah tertinggal, hingga kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Program MBG tidak hanya diharapkan menekan angka stunting dan malnutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru, khususnya bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM penyedia makanan bergizi.

Menurut data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting nasional pada 2023 berada di angka 21,6 persen, dan pemerintah menargetkan penurunan menjadi di bawah 14 persen pada 2027. Program MBG diproyeksikan menjadi salah satu intervensi besar untuk mendukung pencapaian tersebut.

“Kami berharap program ini memberikan dampak luas, bukan hanya mengenyangkan, tapi juga mencerdaskan dan memperkuat ekonomi lokal,” tambah Sri Mulyani.

Sejumlah pengamat menilai, besarnya alokasi anggaran program MBG perlu diimbangi dengan pengawasan ketat dan manajemen distribusi yang transparan. Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan PUPR disebut harus bersinergi dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung, termasuk dapur sekolah, sistem pengadaan, serta mekanisme pengawasan.

DPR RI, melalui Badan Anggaran, turut meminta laporan berkala atas progres realisasi program. Anggota DPR juga menekankan pentingnya akuntabilitas karena skala program ini sangat besar dan menyentuh langsung jutaan masyarakat miskin. (tb)