Tambang Ilegal di Jantung IKN Terbongkar, Negara Rugi Rp5,7 Triliun

NEWSREAL.ID, SURABAYA- Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas tambang batubara ilegal yang beroperasi di kawasan strategis Ibu Kota Negara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Direktur Tipidter Bareskrim, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menyampaikan, penyidikan kasus ini telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni YH, CH, dan MH. Ketiganya memiliki peran berbeda mulai dari penambangan, pembelian, hingga penjualan batubara ilegal. Dua perusahaan, MMJ dan BMJ, juga turut terlibat.

“Penambangan ini dilakukan di kawasan hutan konservasi dan wilayah IKN—yang seharusnya dijaga sebagai aset strategis negara. Ini menjadi perhatian serius,” ujar Nunung dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis (17/7).

Penyelidikan dimulai dari laporan aktivitas pemuatan batubara ilegal di Samboja pada Juni 2025. Tim gabungan yang terdiri dari Kementerian ESDM, KLHK, Otorita IKN, Surveyor Indonesia, dan Polda Kaltim melakukan pengecekan di lapangan, yang berujung pada penangkapan para tersangka.

Modus para pelaku adalah membeli batubara dari tambang ilegal, mengemasnya dalam karung, memasukkannya ke kontainer, lalu mengangkutnya melalui Terminal Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Mereka memalsukan legalitas batubara dengan dokumen dari perusahaan pemegang IUP seolah berasal dari tambang resmi.

Sita Barang Bukti

Polisi menyita 351 kontainer berisi batubara, di mana 248 kontainer diamankan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan sisanya di Pelabuhan KKT Balikpapan. Selain itu, disita pula 11 truk trailer, 7 alat berat, dan sejumlah dokumen legalitas palsu seperti IUP, dokumen pengangkutan, dan surat asal barang.

Nunung menyebut praktik ini telah berlangsung sejak 2016 hingga 2025, dengan kerugian negara mencapai Rp5,7 triliun, terdiri dari Rp3,5 triliun akibat hilangnya batubara, dan Rp2,2 triliun akibat kerusakan hutan seluas 4.236 hektare.

“Ini baru estimasi awal. Nilainya bisa bertambah karena kami masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk pemilik dokumen IUP dan mereka yang memfasilitasi transaksi ilegal ini,” tegas Nunung.

Para tersangka dijerat Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dengan ancaman lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta. Selain itu, penyidik juga akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena aktivitas ini sudah berlangsung hampir satu dekade.

“Penyidikan belum selesai. Kami akan buru pihak-pihak lain yang terlibat dalam jejaring tambang ilegal ini, termasuk mereka yang membantu melegalkan batubara hasil kejahatan lingkungan,” pungkasnya. (ct)