NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah perlu segera merumuskan langkah strategis menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.
Yusril menyebut, putusan tersebut membawa implikasi serius, termasuk potensi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang bertabrakan dengan konstitusi.
“Ini persoalan besar karena Pasal 22E UUD 1945 menegaskan anggota DPRD dipilih rakyat setiap lima tahun. Kalau diperpanjang dua hingga dua setengah tahun, dengan dasar hukum apa? Ini bertentangan dengan undang-undang,” ujar Yusril di Jakarta.
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD akan dilangsungkan dua tahun atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional. Artinya, masa jabatan DPRD yang seharusnya lima tahun dapat bertambah hingga 7,5 tahun, bila tidak segera diatur dalam perundangan baru.
Untuk itu, Yusril menyebut pentingnya pembentukan tim internal pemerintah guna membahas dampak dan tindak lanjut putusan MK tersebut. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melakukan pembicaraan dengan Menko Polhukam Budi Gunawan serta dirinya sebelum dilaporkan kepada Presiden.
Dua Tahapan Pemilu
Yusril juga menyoroti dampak lain bagi partai politik yang kini harus menyiapkan dua tahapan pemilu secara terpisah. Selain menguras sumber daya, langkah ini akan mempersulit proses seleksi kader legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. “Pemerintah dan DPR tidak punya pilihan selain menindaklanjuti, termasuk dengan merevisi UU Pemilu, menyusun peraturan pelaksana, hingga menyiapkan anggaran,” tegasnya.
Sebelumnya, MK menyebut pelaksanaan pemilu serentak dalam waktu berdekatan membuat parpol rentan pada sikap pragmatis. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan parpol cenderung kekurangan waktu untuk menyiapkan kader yang kompetitif, sehingga kualitas demokrasi bisa menurun akibat penumpukan beban kontestasi dalam waktu singkat. (ct)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
