NEWSREAL.ID, JAKARTA- Nasib politik Immanuel Ebenezer alias Noel kian terpuruk usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai Gerindra menegaskan akan segera mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) milik Noel sebagai konsekuensi hukum dan etik.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan, pencabutan KTA tersebut bakal diproses internal partai. Ia menekankan langkah itu sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang telah lebih dulu memberhentikan Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
“Sudah tersangka, sudah diberhentikan juga sebagai anggota kabinet, saya kira proses di Partai juga akan segera menyusul. Dicabut keanggotaannya, dicabut KTA-nya,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8).
Sugiono mengakui Noel memang memiliki kartu anggota Gerindra, tetapi menegaskan ia bukan kader partai. Menurutnya, status kader hanya berlaku bagi mereka yang melewati jenjang kaderisasi.
“Kader ini syaratnya melewati proses kaderisasi. Sepanjang ingatan saya, Pak Noel belum pernah mengikuti kaderisasi di Gerindra,” terangnya.
Calon Legislatif
Noel diketahui sempat maju sebagai calon legislatif DPR RI dari dapil Kalimantan Utara pada Pemilu 2024. Dari situ ia memperoleh KTA Gerindra. “Proses yang akan kami lakukan tentu saja akan mengevaluasi keanggotaan tersebut,” tambah Sugiono.
Kasus Noel mencuat setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp3 miliar terkait pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Uang itu diduga diterima pada akhir 2024, hanya dua bulan setelah ia dilantik sebagai Wakil Menteri. Dengan demikian, Noel menjadi pejabat Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus dugaan rasuah.
Usai diumumkan sebagai tersangka, Jumat (22/8), Noel sempat menyampaikan harapannya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Namun pihak Istana memastikan tidak akan memberikan perlindungan politik bagi pejabat yang terlibat korupsi.
“Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi,” tegas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8). (tb)
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
PDIP: Klaim PSI Soal Jateng “Kandang Gajah” Masih Prematur
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut Jawa Tengah sebagai “kandang gajah”. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai pernyataan...
HUT ke-53 PDIP Jadi Titik Evaluasi Ideologi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan dinilai bukan sekadar perayaan rutin tahunan. Momentum ini disebut sebagai ruang refleksi ideologis sekaligus penguatan...
PDIP Larang Kader Korupsi, Pelanggar Langsung Dipecat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang berisi instruksi tegas kepada seluruh kader untuk...
Golkar: Pilkada Lewat DPRD Tetap Libatkan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menepis anggapan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD identik dengan praktik politik era Orde Baru. Golkar menegaskan, jika sistem...
Prabowo: Tak Semua Harus Masuk Pemerintah, PDIP Boleh Oposisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan nasional tidak harus diartikan semua partai politik masuk ke pemerintahan. Sikap PDIP yang memilih menjadi oposisi pemerintah...
Balik Kanan, Demokrat Kini Dukung Pilkada Lewat DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrat berubah sikap dan kini mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, sejalan dengan sejumlah fraksi lain di DPR yang mendorong...
Demokrat Somasi Akun Medsos yang Tuding SBY Terkait Isu Ijazah Jokowi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang dinilai menyebarkan tudingan fitnah terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai...
Nasdem Nilai Pilkada via DPRD Sah Secara Konstitusi dan Demokratis
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan Partai Golkar agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan...
