Jateng Tancap Gas Atasi Krisis Hunian: 17.510 Rumah Disiapkan Tahun Ini

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mengambil langkah agresif dalam mengatasi krisis hunian yang masih menghantui jutaan warga. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 17.510 unit rumah ditargetkan mendapat penanganan melalui berbagai program strategis, sebuah upaya nyata untuk menurunkan angka backlog perumahan di provinsi ini.

Dari total tersebut, 17.000 unit rumah akan ditangani melalui skema bantuan keuangan pemerintah desa untuk rumah tidak layak huni (RTLH), sementara 510 unit lainnya akan diperbaiki atau direlokasi melalui bantuan sosial pascabencana dan situasi darurat lainnya.

“Backlog ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut kualitas hidup. Rumah layak adalah fondasi dari kesejahteraan,” tegas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam acara Sosialisasi dan Bimtek Permen PKP Nomor 9 dan 10 Tahun 2025 di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (31/7).

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, hingga akhir 2024 tercatat backlog kepemilikan rumah mencapai 310.855 unit, sementara backlog kelayakan menyentuh 1.132.968 unit. Angka ini mencerminkan masih banyaknya warga yang tinggal di rumah tak layak, atau belum memiliki hunian sendiri.

Situasi ini menjadi tantangan besar, yang tak bisa hanya diatasi oleh pemerintah provinsi. Taj Yasin pun mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif bersinergi dalam penanganan perumahan. Hal ini juga sejalan dengan program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Isu Nasional

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah, menjelaskan bahwa krisis perumahan menjadi isu nasional. Saat ini, kekurangan rumah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 9,9 juta unit.

“Pembangunan 3 juta rumah akan didorong secara merata, baik di perkotaan, pedesaan, hingga wilayah pesisir,” ujar Aziz. Ia menegaskan, kunci keberhasilan program ini adalah koordinasi lintas sektor, ketersediaan pembiayaan terjangkau, serta komitmen kuat dari pemerintah daerah.

Aziz juga menekankan bahwa perumahan bukan hanya soal bangunan fisik, tapi menyentuh aspek kehidupan yang lebih luas: kesehatan, pendidikan, keamanan, hingga produktivitas ekonomi warga. “Rumah adalah jantung kehidupan sosial. Tanpa rumah yang layak, sulit bicara soal peningkatan kualitas hidup,” katanya.

Pemprov Jateng pun optimistis bahwa target 17.510 unit rumah yang akan ditangani tahun ini bisa tercapai, terlebih dengan dukungan pemerintah pusat dan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan. Dengan backlog yang terus dikikis, harapan akan masa depan yang lebih layak bagi masyarakat Jawa Tengah pun semakin nyata. (tb)