Kementerian BUMN Resmi Dihapus, Diganti Badan Regulator

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Lembaga pengelola perusahaan negara mengalami perubahan besar. Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang baru saja rampung dibahas di DPR menghapus keberadaan Kementerian BUMN.

Sebagai gantinya, pemerintah membentuk Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN) yang berperan sebagai regulator. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, meski nomenklatur berganti, fungsi utama tetap sama, hanya saja BPBUMN difokuskan sebagai pengatur, bukan operator.

“Dengan sendirinya Kementerian BUMN dibubarkan, diganti menjadi Badan Pengaturan BUMN. Tugas dan fungsinya kurang lebih sama, hanya sekarang berperan sebagai regulator,” ujarnya usai rapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jumat (26/9).

Supratman menambahkan, struktur baru ini membagi peran secara jelas. BPBUMN akan tetap memegang saham dwiwarna seri A sebesar 1 persen mewakili pemerintah, sedangkan saham seri B sebesar 99 persen dikelola Danantara sebagai operator.

Putusan MK

“BPBUMN itu regulator, sedangkan Danantara operator untuk melaksanakan fungsi usaha,” katanya. Perubahan kelembagaan tersebut, lanjutnya, juga mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang Menteri maupun Wakil Menteri merangkap jabatan di BUMN.

Nantinya, tata kelola perusahaan negara akan lebih kuat dengan masuknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut secara eksplisit dalam undang-undang sebagai lembaga pemeriksa. (tb)

“Dengan tata kelola yang baik, BPBUMN bersama Danantara diharapkan mampu menciptakan good governance bagi BUMN,” ujar Supratman.

Mekanisme transisi menuju kelembagaan baru akan diatur lebih lanjut lewat peraturan presiden. Menurut Supratman, penunjukan kepala BPBUMN sepenuhnya berada di tangan Presiden, baik dari pejabat saat ini maupun tokoh eksternal. MK juga memberi waktu transisi dua tahun bagi Menteri atau Wakil Menteri yang masih merangkap jabatan sebelum larangan berlaku penuh.

Supratman memastikan, perum-perum seperti Perum Bulog tetap berada di bawah kendali BPBUMN. Begitu pula dividen dari saham seri A akan dikelola badan ini atas persetujuan Presiden dan dituangkan dalam aturan turunan. “Intinya, nanti seluruh BUMN akan tetap sama ya,” ucapnya.

Revisi UU BUMN yang memuat 84 pasal perubahan ini diharapkan memperkuat modernisasi tata kelola, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset negara, sekaligus mendorong kontribusi BUMN terhadap kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menegaskan semua fraksi di komisinya telah menyetujui hasil pembahasan Panja RUU BUMN. “Kedelapan fraksi di Komisi VI dapat menyetujui RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II di paripurna,” ujarnya.

Dengan keputusan tersebut, revisi UU BUMN kini tinggal menunggu pengesahan di rapat paripurna DPR sebelum resmi berlaku. (tb)