Kemenag dan PUPR Kolaborasi Cegah Tragedi Serupa di Pondok Pesantren

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Staf Khusus Menteri Agama, Gugun Gumilar, menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat menindaklanjuti tragedi yang menelan puluhan korban di Pondok Pesantren Al Khoziny. Sejak hari pertama, Kemenag turun langsung ke lapangan melakukan pendataan kondisi fisik pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Baca : Kasus Kuota Haji: KPK Panggil Kepala Kemenag Jateng, Kerugian Diduga Tembus Rp1 Triliun

“Kami sudah turun sejak hari pertama kejadian. Setiap hari kami berkoordinasi dengan Pak Seskab dan Pak Menko Cak Imin. Kami terus mendata, memverifikasi, dan mengklasifikasi mana pondok pesantren yang layak, tidak layak, maupun yang perlu perbaikan segera,” ujar Gugun dalam program Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Kamis (9/10) malam.

Langkah Kemenag ini menjadi bagian dari kebijakan audit nasional pondok pesantren yang dipimpin oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Gugun menyebut, hasil pendataan akan dikolaborasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan setiap pondok pesantren memenuhi standar konstruksi yang aman bagi santri.

“Data yang kami himpun akan kami sinergikan dengan Kementerian PUPR untuk memastikan setiap pesantren aman secara struktur bangunan. Keselamatan santri jadi prioritas utama,” tegas Gugun.

Tanggung Jawab Negara

Dari sisi hukum, pengamat hukum Universitas Tarumanagara, Herry Firmansyah menilai, audit ponpes bukan sekadar langkah teknis, tapi juga bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga negara. Ia menilai, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan.

“Negara punya tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan tempat pendidikan, termasuk pesantren. Harus ada aturan tegas dan sanksi bagi pihak yang membangun tanpa izin atau melanggar standar keselamatan bangunan,” tegas Herry.

Terkait audit yang akan dilakukan, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai audit nasional ini bisa jadi titik balik dalam tata kelola pendidikan berbasis pesantren. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar langkah ini tidak berhenti di level administratif.

“Jangan cuma berhenti di pendataan. Pemerintah harus punya roadmap yang jelas  dari hasil audit sampai tindak lanjut perbaikan fisik. Kalau serius, ini bisa jadi tonggak reformasi tata kelola lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia,” ujar Trubus.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan, audit akan difokuskan pada bangunan yang dilaporkan masyarakat memiliki potensi kerusakan atau bahaya ambruk.

Pemerintah juga membuka hotline khusus agar pengelola pesantren bisa melapor secara langsung apabila bangunannya dinilai berisiko. Selain Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, langkah audit ini juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama, serta pemerintah daerah.

“Kami membentuk satuan tugas khusus yang bergerak proaktif dan memonitor langsung proses audit dan perbaikan,” jelasnya. Menutup sesi, Cak Imin memastikan audit nasional akan berlangsung selama dua bulan ke depan.

Selain mencegah kejadian serupa, pemerintah juga akan membantu renovasi dan perbaikan bangunan pesantren yang dinilai berisiko tinggi. “Negara hadir untuk memastikan keselamatan santri dan keberlangsungan pendidikan pesantren tetap aman,” pungkasnya.  (tb)