Diah Warih Apresiasi Rehabilitasi Prabowo untuk Tiga Pejabat ASDP

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan rehabilitasi bagi tiga mantan pejabat PT ASDP Indonesia Ferry terus mengalir.

Kali ini, apresiasi datang dari Founder Diwa Foundation yang juga Ketua Umum Ormas G-Nesia, Diah Warih Anjari yang menilai keputusan tersebut sebagai langkah tepat yang mengutamakan rasa keadilan publik.

Diah menilai, Presiden Prabowo telah memperlihatkan keberpihakan terhadap proses hukum yang objektif dan mendengarkan aspirasi masyarakat. “Keputusan rehabilitasi ini menunjukkan Presiden hadir untuk memastikan bahwa hukum tidak sekadar tajam menghukum, tetapi juga adil bagi mereka yang tidak terbukti mendapat keuntungan pribadi dari sebuah keputusan korporasi,” ujar Diah dalam keterangan tertulis, Selasa, (25/11).

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan kuat yang membuat keputusan Presiden patut diapresiasi. Pertama, tidak ada keuntungan pribadi bagi para terdakwa. Diah menggarisbawahi fakta persidangan bahwa tidak ada bukti ketiga pejabat ASDP, Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono menerima keuntungan finansial pribadi dari proses akuisisi PT Jembatan Nusantara.

“Jika tidak ada niat memperkaya diri, tentu ada ruang bagi negara untuk menilai ulang proporsi keadilan,” tegasnya.

Kedua, keputusan bisnis bersifat kolektif manajemen. Ia menilai langkah akuisisi yang menjadi dasar perkara merupakan keputusan manajerial korporasi, yang lazim dilakukan BUMN dalam upaya pengembangan bisnis.

Dalam banyak kasus, keputusan bisnis dapat menghasilkan konsekuensi yang dinilai tidak ideal, namun bukan berarti mengandung unsur kriminal. “BUMN harus berani mengambil keputusan strategis. Tidak semua risiko bisnis bisa ditafsirkan sebagai tindak pidana,” katanya.

Ketiga, mengapresiasi dissenting opinion hakim. Diah menyebut dissenting opinion Hakim Ketua yang menyatakan perbuatan ketiga terdakwa bukan tindak pidana korupsi patut menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam melihat proporsi perkara tersebut. “Perbedaan pendapat dalam majelis hakim menunjukkan adanya ruang interpretasi yang tidak hitam-putih. Di situ lah Presiden mengambil peran,” ujarnya.

Terakhir, Presiden mengambil sikap tanpa mengganggu proses hukum. Menurut Diah, Presiden tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dan menunggu putusan pengadilan sebelum mengambil keputusan rehabilitasi.

“Ini preseden baik. Negara hadir bukan untuk mengintervensi, tetapi memberi koreksi setelah seluruh proses hukum dijalankan,” jelasnya. Diah berharap kebijakan rehabilitasi ini menjadi momentum untuk menata kembali tata kelola BUMN, agar keputusan bisnis tidak selalu dibayangi kriminalisasi, sekaligus memperkuat sistem kehati-hatian di tubuh perusahaan negara.

“Rehabilitasi ini bukan hanya soal tiga orang, tetapi pesan bahwa pemerintah ingin membangun ekosistem bisnis BUMN yang berani, akuntabel, dan tidak takut mengambil langkah strategis,” pungkasnya. (tb)