OTT KPK di Banten, Jaksa Agung Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Jaksa Nakal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret seorang jaksa di Banten mendapat respons tegas dari pimpinan Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum tersebut sebagai bagian dari upaya bersih-bersih internal institusi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pimpinan Kejagung prihatin atas peristiwa tersebut.

Namun, menurutnya, kejadian ini justru menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas korps Adhyaksa. “Pimpinan kami prihatin, tetapi kami mendukung penuh langkah penegakan hukum untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Anang di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Baca juga: OTT Jaksa di Banten, KPK Amankan Uang Tunai Rp900 Juta

Anang menegaskan Jaksa Agung tidak akan memberikan perlindungan kepada jaksa yang terbukti melakukan perbuatan tercela. Kasus ini, kata dia, menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran agar bekerja secara profesional dan berintegritas. “Kami tidak akan melindungi siapa pun. Semua perbuatan tercela akan diproses sesuai hukum,” ujarnya.

KPK diketahui melakukan OTT di Banten dan Jakarta pada 17-18 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, seorang jaksa bersama beberapa pihak lain diamankan terkait dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penanganan perkara ini kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung karena Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) lebih dahulu menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus yang sama.

Penetapan Tersangka

Pada Jumat, (19/12/2025), Kejaksaan Agung mengumumkan telah menetapkan lima tersangka, yakni Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang berinisial HMK, Kasi D Kejaksaan Tinggi Banten berinisial RV, Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ, serta DF selaku penasihat hukum dan MS sebagai penerjemah bahasa.

Anang mengungkapkan, tim intelijen Kejaksaan sebelumnya telah mencium adanya indikasi penanganan perkara ITE yang tidak profesional. Bahkan, ditemukan dugaan transaksi permintaan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang berperkara.

Kejagung kemudian mengembangkan temuan tersebut dengan menerbitkan sprindik pada 17 Desember 2025 dan menetapkan kelima tersangka. Dalam waktu bersamaan, KPK juga melakukan penyelidikan dan OTT terhadap RZ, DF, dan MS dalam perkara yang sama.

Baca juga: OTT Bupati Ponorogo, KPK Sita Uang Tunai dari Lokasi Penangkapan

“Pada saat OTT dilakukan, kami sudah mengeluarkan sprindik. Setelah koordinasi yang baik, perkara tersebut diserahkan kepada kami,” ujar Anang.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Saat ini, mereka ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Dalam kasus ini, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp941 juta yang diduga berasal dari tiga pihak dalam perkara ITE, yakni terdakwa berinisial TA, terdakwa berinisial CL, serta seorang saksi berinisial IL. (tb)