PDIP Larang Kader Korupsi, Pelanggar Langsung Dipecat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang berisi instruksi tegas kepada seluruh kader untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apa pun. Surat edaran tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto menjelaskan, instruksi itu diberikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk penegasan sikap partai dalam menjaga kehormatan dan marwah organisasi.

“Dalam edaran yang kami keluarkan menjelang pelaksanaan rakernas, ditegaskan larangan keras bagi kader untuk melakukan korupsi. Termasuk larangan meminta uang kepada pihak mana pun dengan dalih kegiatan partai, khususnya bagi penyelenggara negara,” ujar Hasto, Sabtu (10/1/2026).

Ia menyebutkan, surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh anggota fraksi PDIP di DPR dan DPRD, pengurus DPD dan DPC, serta kepala daerah yang berasal dari kader partai. Terdapat empat poin utama yang ditekankan dalam instruksi tersebut.

Empat Poin

Poin pertama menegaskan kewajiban seluruh kader menjaga kehormatan partai dengan menjalankan amanat Kongres VI, yakni menjaga nama baik dan kewibawaan PDIP. Poin kedua berisi larangan keras bagi kader untuk menyalahgunakan wewenang jabatan dan terlibat praktik korupsi dalam bentuk apa pun.

Poin ketiga menegaskan prinsip nol toleransi, di mana partai tidak memberikan ruang terhadap perbuatan kader yang mencederai kepercayaan rakyat. Sementara poin keempat mengatur sanksi tegas berupa pemecatan dari keanggotaan partai bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi.

“DPP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi,” tegas Hasto.

Sementara itu, Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyampaikan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang dibuka di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1/2026), akan menjadi forum strategis untuk membahas penguatan penegakan hukum yang independen.

Menurut Guntur, PDIP juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi melalui sekolah partai serta transparansi pendanaan politik sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Langkah penegasan larangan korupsi ini dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola di berbagai sektor, termasuk sumber daya alam dan kehutanan, guna mencegah terulangnya bencana lingkungan. PDIP berharap seluruh kader dapat menjadikan instruksi tersebut sebagai pedoman dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. (tb)