NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang berisi instruksi tegas kepada seluruh kader untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apa pun. Surat edaran tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto menjelaskan, instruksi itu diberikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai bentuk penegasan sikap partai dalam menjaga kehormatan dan marwah organisasi.
“Dalam edaran yang kami keluarkan menjelang pelaksanaan rakernas, ditegaskan larangan keras bagi kader untuk melakukan korupsi. Termasuk larangan meminta uang kepada pihak mana pun dengan dalih kegiatan partai, khususnya bagi penyelenggara negara,” ujar Hasto, Sabtu (10/1/2026).
Ia menyebutkan, surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh anggota fraksi PDIP di DPR dan DPRD, pengurus DPD dan DPC, serta kepala daerah yang berasal dari kader partai. Terdapat empat poin utama yang ditekankan dalam instruksi tersebut.
Empat Poin
Poin pertama menegaskan kewajiban seluruh kader menjaga kehormatan partai dengan menjalankan amanat Kongres VI, yakni menjaga nama baik dan kewibawaan PDIP. Poin kedua berisi larangan keras bagi kader untuk menyalahgunakan wewenang jabatan dan terlibat praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
Poin ketiga menegaskan prinsip nol toleransi, di mana partai tidak memberikan ruang terhadap perbuatan kader yang mencederai kepercayaan rakyat. Sementara poin keempat mengatur sanksi tegas berupa pemecatan dari keanggotaan partai bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi.
“DPP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi,” tegas Hasto.
Sementara itu, Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyampaikan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang dibuka di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1/2026), akan menjadi forum strategis untuk membahas penguatan penegakan hukum yang independen.
Menurut Guntur, PDIP juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi melalui sekolah partai serta transparansi pendanaan politik sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
Langkah penegasan larangan korupsi ini dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola di berbagai sektor, termasuk sumber daya alam dan kehutanan, guna mencegah terulangnya bencana lingkungan. PDIP berharap seluruh kader dapat menjadikan instruksi tersebut sebagai pedoman dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. (tb)
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
PDIP: Klaim PSI Soal Jateng “Kandang Gajah” Masih Prematur
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut Jawa Tengah sebagai “kandang gajah”. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai pernyataan...
HUT ke-53 PDIP Jadi Titik Evaluasi Ideologi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan dinilai bukan sekadar perayaan rutin tahunan. Momentum ini disebut sebagai ruang refleksi ideologis sekaligus penguatan...
Golkar: Pilkada Lewat DPRD Tetap Libatkan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menepis anggapan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD identik dengan praktik politik era Orde Baru. Golkar menegaskan, jika sistem...
Prabowo: Tak Semua Harus Masuk Pemerintah, PDIP Boleh Oposisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan nasional tidak harus diartikan semua partai politik masuk ke pemerintahan. Sikap PDIP yang memilih menjadi oposisi pemerintah...
Balik Kanan, Demokrat Kini Dukung Pilkada Lewat DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrat berubah sikap dan kini mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, sejalan dengan sejumlah fraksi lain di DPR yang mendorong...
Demokrat Somasi Akun Medsos yang Tuding SBY Terkait Isu Ijazah Jokowi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang dinilai menyebarkan tudingan fitnah terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai...
Nasdem Nilai Pilkada via DPRD Sah Secara Konstitusi dan Demokratis
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan Partai Golkar agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan...
Gerindra Buka Alasan Dukung Pilkada Lewat DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Gerindra buka suara soal dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono,...
