Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Eks Menag Yaqut Tetap Berlaku

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menggugurkan status tersangkanya kandas di pengadilan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan praperadilan dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026 tidak dapat dikabulkan. “Mengadili, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya,” ujar hakim saat membacakan putusan di ruang sidang Oemar Seno Adji.

Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Yaqut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersebut dinilai memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi serta ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016. Dengan putusan tersebut, seluruh petitum atau permintaan yang diajukan pihak Yaqut dalam permohonan praperadilan dinyatakan ditolak.

Sebelumnya, pihak Yaqut mengajukan praperadilan dengan alasan penetapan tersangka oleh KPK dianggap tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah. Kuasa hukum Yaqut berpendapat alat bukti yang digunakan penyidik tidak memiliki keterkaitan langsung dengan unsur pokok delik, yakni kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Delik Materiil

Mereka juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus dipahami sebagai delik materiil, yaitu tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara secara nyata.

Dalam perkara ini, Yaqut Cholil Qoumas bersama staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, yang dikenal dengan nama Gus Alex, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Meski telah berstatus tersangka, keduanya hingga kini belum ditahan. Namun, KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah mereka bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga 12 Agustus 2026.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Yaqut di kawasan Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah aparatur sipil negara Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Kementerian Agama.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, mulai dari dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan roda empat, hingga aset properti. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara mencapai sekitar Rp622 miliar. Putusan praperadilan ini membuat proses penyidikan KPK terhadap kasus tersebut tetap berlanjut.