Penyandang Disabilitas Wajib Ikut Bela Negara, Ini Caranya !

YOGYAKARTA,NEWSREAL.id– Sewaktu-waktu Indonesia diserang oleh kekuatan musuh. Tidak hanya Tentara Indonesia saja yang berada digaris depan mengawal Ibu Pertiwi. Masyarakat luas sebagai kekuatan besar harus siap untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Bahkan, mereka yang tidak memiliki kesempurnaan fisik juga memiliki peran dalam urusan bela negara ini.

Dalam sebuah sesi pemaparan yang disampaikan Kol (Inf) Ruddy Hermawan (Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan) dalam Seminar Kebangsaan: Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Norma dan Panduan Hidup Penyandang Disabilitas di Indonesia yang diselenggarkan Komisi Nasional Disabilitas dan Diwa Foundation di Gedung DPD RI Yogyakarta, 4 Juni 2026.

Ruddy Hermawan mengatakan membeberkan paparan terkait penyandang disabilitas di Indonesia ini untuk turut membela negara. Ia mengatakan, ada tiga pertanyaan dasar yang dikemukakan yakni, apa yang harus dibela, mengapa dibela dan siapa yang dibela ?

Bahwa negara itu perlu dibela. Karena negara itu ibaratnya benda hidup. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa negara dibela sampai titik darah penghabisan. Nah, jawabanya adalah negara itu lahir. Tumbuh dan berkembang seperti mahkluk hidup di muka bumi ini. Lalu, siapa yang membela. Nah, jawabannya ya kita semuanya yang membela.

“Bahwa berbicara tentang bela negara adalah hak dan kewajiban sesuai dengan kapasitas dan batas kemampuan. Yang bisa dilakukan hari ini, melakukan bela negara terhadap non militer dan ancaman non fisik,” terang perwira menengah ini.

Mantan Dandim 0506/Tgr Kodam Jaya ini mengungkapkan, banyak profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas ini.

“Di antaranya agen perubahan, profesi berkemampuan digital, negosiator dan atau orang yang bisa mengcounter ancaman militer tadi,” ungkapnya.

Pikiran sempit

Ia menegaskan bahwa konsep bela negara selama ini masih sering dipahami secara sempit. Banyak eleman masyarakat yang menganggap bela negara identik dengan kegiatan militer seperti latihan baris-berbaris atau penggunaan senjata. Padahal, bela negara memiliki makna yang jauh lebih luas.

“Bela negara adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ancaman terhadap bangsa tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga nonfisik. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama,” ujarnya.

Ruddy menilai masih terdapat pandangan yang belum sepenuhnya menempatkan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban setara dalam kehidupan berbangsa.

Sementara itu, Kepala Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, Sukinah, menekankan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai materi pembelajaran semata.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata agar penyandang disabilitas dapat hidup setara, mandiri, bermartabat, serta berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial.

“Pancasila bukan hanya diajarkan kepada penyandang disabilitas, tetapi harus dijalankan oleh seluruh bangsa agar tercipta kehidupan yang inklusif,” ujarnya.

Pada bagian lain, panitia acara Faisal Mahbub menambahkan, seminar kebangsaan diisi beberapa pemateri dan dibuka langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Sementara, pembicara kunci adalah Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Adapun pemateri adalah Ruddy Hermawan SH SIP dari Badan Cadangan Nasional Kemenhan, Dr Diasma Sandi Swandaru MH (Pusat Studi Pancasila UGM), Dr Sukinah MPd (Kepala PLB FIP UNY), Kikin P Tarigan (Komisioner KND) dan Diah Warih Anjari (Diwa Foundation).

Peserta berasal dari dinas terkait di Yogyakarta. Perwakilan dari SIGAB, PR Yakkum, SAPDA, Dria Manunggal, PPDI, HWDI, Gerkatin, Pertuni PPDFI , Perhimpunan Jiwa Sehat Yogyakarta, dan guru SLB. (Bun)