Jaminan Keistimewaan dan Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas, Ini kata Peneliti UGM dan UNY

YOGYKARTA, NEWSREAL.id – Peneliti dua akademisi dari kampus bertetangga yakni Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta, masing-masing sepakat bila hak dan kewajiban penyandang disabilitas adalah istimewa dan wajib dipenuhi oleh semua.

Hal ini disampaikan dua nara sumber yakni Dr Diasma Sandi Swandaru MH (Pusat Studi Pancasila UGM), dan Dr Sukinah MPd (Kepala PLB FIP UNY).

Dalam presentasinya, Dr Diasma Sandi Swandaru MH menyatakan, nilai-nilai Pancasila merupakan jaminan keistimewaan dan kesetaraan hak bagi para penyandang disabilitas. Pelindungan terhadap kelompok rentan bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia.

Oleh karenanya negara segera merevitalisasi semangat inklusivitas peninggalan leluhur Nusantara ke dalam sistem hukum dan kebijakan masa kini. Diasma menyatakan bahwa untuk mengakselerasi jaminan kesetaraan tersebut di era modern, dirinya mendorong terwujudnya kebijakan publik yang inklusif melalui tiga langkah konkret.

Dalam penelitiannya menyebutkan, penyandang disabilitas telah diakui dan diberikan tempat istimewa di tengah masyarakat.

“Berdasarkan temuan sejarah dari relief Candi Sukuh, Candi Borobudur, hingga prasasti abad ke-9 dan Kitab Kakawin Negarakertagama era Majapahit. Di dalam prasasti Sima dan hukum pada masa itu, ditetapkan bahwa orang-orang yang buta, pincang, atau lumpuh karena sakit dibebaskan dari pajak. Bahkan, hukum pidana zaman dahulu menetapkan denda dua kali lipat bagi siapa saja yang menzalimi penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Kondisi disabilitas di masa itu tidak dipandang sebagai aib, melainkan difasilitasi oleh negara. Apabila dikaitkan lagi warisan toleransi sejarah tersebut dengan fondasi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Kewajiban Bersama

Sementara itu, Dr Sukinah MPd (Kepala PLB FIP UNY) dalam konteks bela negara. Penyandang disabilitas memiliki peran pokok yang berbeda dengan mereka yang memiliki tubuh dan jiwa sempurna. Namun demikian, kehadiran penyandang disabilitas ini harus disampaikan kepada siapa saja, terutama keluarga.

“Tentu dimulai dari penanaman sejak dini (tentang penyandang disabilitas-red) di keluarga,” ungkapnya.

Sukiniah mengatakan, seluruh eleman masyarakat memiliki peran Bersama dalam memberikan hak-hak kepada penyandang disabilitas ini.

“Bagimana peran semua, tentunya masyarakat dan tidak lepas dari kepedeluain pemangku kepentingan. Terkait dengan bagaimana suksesnya penyandnag disabilitas diberikan kesempatan dan pemenuhan hak. Pemerintah dan keluraga punya kewajiban akan hal ini,” ungkapnya.

Pada bagian lain, panitia acara Faisal Mahbub menambahkan, seminar kebangsaan diisi beberapa pemateri. Diantaranya Ruddy Hermawan SH SIP dari Badan Cadangan Nasional Kemenhan, Dr Diasma Sandi Swandaru MH (Pusat Studi Pancasila UGM), Dr Sukinah MPd (Kepala PLB FIP UNY), Kikin P Tarigan (Komisioner KND) dan Diah Warih Anjari (Diwa Foundation). Peserta berasal dari dinas terkait di Yogyakarta. Perwakilan dari SIGAB, PR Yakkum, SAPDA, Dria Manunggal, PPDI, HWDI, Gerkatin, Pertuni PPDFI , Perhimpunan Jiwa Sehat Yogyakarta, dan guru SLB. (Bun)