
JAKARTA,newsreal.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis jumlah dana awal kampanye Capres-Cawapres 2024. Terlihat gap yang sangat jauh, antara pasangan Capres dan Cawapres Prabowo – Gibran dan Ganjar – Ma’ruf yang di atas dua digit, dengan Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) yang hanya Rp 1 miliar.
Baca : Visi Misi Capres-Cawapres Infrastruktur dan Transportasi, Ini Kata Pengamat Djoko Setijowarno
Pasangan ini hanya mencantumkan angka 1 miliar tersebut hanya berasal dari sumbangan pribadi. Dana kampanye justru kontras dengan kenyataan di lapangan. Menurut M Fikri Thamrin, anggota Advokat LISAN sebagai Pelapor, dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah cukup tinggi.
“Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elit, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya 1 miliar?” ucap M. Fikri Thamrin, anggota Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) sebagai Pelapor seperti rilis yang diterima redaksi, Senin (25/12/2023)
Pihaknya telah melaporkan ke Bawaslu akan adanya dugaan manipulasi data dana awal kampanye pada hari ini (22/12).
Baca : Hendry Bangun Ketua Umum PWI 2023-2028, Sasongko Tedjo Jadi Ketua Dewan Kehormatan
Menurut Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN), Hendarsam Marantoko, dana kampanye timnas AMIN terbilang tidak masuk akal. “Kalau pakai bahasa anak Gen-Z zaman sekarangi, sepertinya angka tersebut di luar nurul,” ucap Hendarsam.
Melihat catatan pemilihan gubernur DKI 2017 lalu, Hendarsam menjelaskan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp50 miliar.
“Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” jelas Hendarsam.
Namun, Hendarsam juga menjelaskan, bahwa dana besar saat 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final. Ia lalu menegaskan, mengapa pasangan AMIN tidak transparan saja dari pelaporan dana awal kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa dana tersebut akan berkembang ke depannya.
Baca : Ekstra Hati-hati Saat Mobilitas Jelang Akhir Tahun
“Bukannya Anies sendiri yang ketika 2017 menjelaskan pentingnya transparansi dan good governance ketika melaporkan biaya akhir kampanye Pilgub DKI Jakarta? Kami menduga adanya upaya manipulasi data dari pasangan AMIN kepada masyarakat Indonesia,” ujar Hendarsam.
Hendarsam menilai bahwa dana yang seakan rendah ini, seolah-olah menjadi upaya untuk merebut simpati masyarakat. Namun, berpotensi menjadi bumerang bila dibenturkan dengan pentingnya integritas.
“Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai Presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri,” tutup Hendarsam. (red,edy)
Baca : G-Nesia dan GRIB Berkolaborasi untuk Menangkan Prabowo – Gibran
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...

