1,09 Juta UMKM Dapat Fasilitas Penghapusan Utang

• Bertahap Mulai Januari 2025

JAKARTA- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengungkapkan, sekitar 1,097 juta UMKM akan mendapatkan fasilitas penghapusan utang di perbankan secara bertahap mulai Januari 2025.

Penghapusan itu sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Hal ini diungkapkan usai Maman melakukan rapat terbatas bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
“Insya Allah di bulan Januari kita akan membagi dua stage realisasi terhadap penghapusan piutang ini. Stage pertama akan kita realisasikan di bulan Januari, yang nanti kita akan juga laporkan kepada Presiden (Prabowo Subianto) terkait ini,” ujar dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12). “Lalu tahap kedua setelah Maret. Jadi itu akan kita realisasikan lagi tahap kedua,” imbuhnya.

Dikatakan Maman, total estimasi jumlah pengusaha atau penggiat UMKM yang mendapatkan fasilitas penghapusan utang berdasarkan data yang dikaji bersama bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) adalah sekitar 1,097 juta. “Ini masih plus minus naik turun. Yang ini lah sedang kita review,” tutur Maman.

Teknis Penghapusan

Maman menyampaikan bahwa implementasi teknis penghapusan utang UMKM ini tidak mudah. Pasalnya, ada banyak pelaku UMKM yang tidak terdeteksi lokasinya. “Ada sebagian besar yang sudah kita enggak tahu di mana. Jadi tentunya dari Bank Himbara juga harus mencari pihak-pihaknya ada di daerah mana segala macam, dan juga mungkin KTP yang berubah. Jadi mohon dipahami kenapa ada prinsip kehati-hatian dalam implementasi ini,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Maman mengungkap pihaknya menggandeng Kementerian BUMN untuk melakukan pemetaan terhadap seluruh pengusaha UMKM yang tersebar di Indonesia. Menurutnya ada sekitar 60 juta pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

Maman menyebut ia berkepentingan untuk memetakan dan mengetahui perkembangan seluruh pengusaha UMKM yang ada di Tanah Air. “Alhamdulillah Pak Menteri BUMN (Erick) dengan jajaran Kementerian BUMN siap men-support untuk membantu kita membuat sistem single data pemetaan pengusaha UMKM agar proses diagnosa pemetaan sumber permasalahan dari pengusaha-pengusaha UMKM Indonesia bisa terpetakan secara baik,” jelasnya.

Maman sebelumnya mengatakan ada sejumlah kriteria UMKM yang utangnya dapat dihapus, di antarnya yang terkena bencana alam. Kemudian, total utang UMKM yang bersangkutan tidak lebih dari Rp 300 juta untuk pelaku perorangan, dan Rp 500 juta untuk pelaku institusi.

Total utang UMKM ini dijelaskannya sudah termasuk utang pokok dan bunga pinjaman.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia. Kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada 5 November lalu.

Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM. Ia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat, khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan. (cnn,tb)